dari 6 agenda reformasi,coba identifikasi agenda mana saja yang sudah berhasil dicapai dan bagaimana penerapanya di lapangan ??

Hai Rida F, kakak bantu jawab ya. Dari enam agenda reformasi, agenda yang berhasil dicapai ada tiga yaitu amandemen UUD 1945, menghapus Dwifungsi ABRI, dan melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut: Era Reformasi di Indonesia jatuh pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B. J Habibie. Lahirnya gerakan reformasi ini tidak lain karena adanya ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Gerakan ini didominasi oleh mahasiswa. Dalam gerakan tersebut mahasiswa menuntut enam agenda reformasi. Enam agenda reformasi ini ialah sebagai berikut. 1. Pengadilan terhadap Soeharto dan pengikutnya. Agenda utama yang dituntut saat reformasi pada tahun 1998 adalah melakukan pengadilan terhadap Soeharto dan pengikutnya. Karena Soeharto dan pengikutnya sudah banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan pada masa pemerintahannya. Namun, agenda ini tidak berhasil karena sampai akhir hidupnya Soeharto tidak dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang ia buat selama masa pemerintahannya. 2. Amandemen UUD 1945. Agenda berikutnya ialah melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Soeharto dapat memimpin selama 32 tahun dan Soekarno dapat memimpin seumur hidupnya. Dikarenakan saat itu, tidak ada hukum yang menjadi batasan masa jabatan atau masa kekuasaan presiden. Apabila tidak dilakukan amandemen terhadap hal tesebut, maka pemerintahan selanjutnya dapat melakukan hal yang sama. Amandemen UUD 1945 berhasil dilakukan dan menghasilkan aturan yang membatasi masa kepemimpinan seorang presiden menjadi lima tahun. 3. Melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adanya sentralisasi kekuasaan pada masa orde baru membuat perkembangan pembangunan daerah tidak terjadi secara merata. Sehingga harus dilaksanakan otonomi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan daerah masing-masing. Tuntutan melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dinilai berhasil. Pemerintah menerbitkan dua kebijakan otonomi daerah yaitu UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini berjalan baik dalam penerapannya. 4. Menghapus Dwifungsi ABRI. Pada masa itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki dua fungsi yaitu fungsi keamanan dan juga fungsi sosial politik. Pada hal ini, kedua fungsi itu menyebabkan permasalahan pada masa orde baru. Dimana, ABRI dinilai terlalu mendominasi pemerintahan. Maka diharapkan dengan dilakukannya perubahan undang-undang, tidak akan ada lagi hal yang sama terjadi selanjutnya. Dan harapan ini benar terwujud pada pemerintahan selanjutnya Dwifungsi ABRI dihapuskan. 5. Menghapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada masa Soeharto terjadi KKN besar-besaran yang dimana menyebabkan Indonesia tidak lagi berjalan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, maka rakyat Indonesia memberikan tuntutan untuk melakukan penghapusan KKN dalam agenda reformasi. Namun, hal ini belum berhasil diterapkan karena hingga pemerintahan-pemerintahan selanjutnya pun KKN masih menjadi masalah utama. 6. Menegakkan Supremasi Hukum. Hukum Indonesia waktu itu dapat dikatakan “tumpul ke atas, tajam ke bawah”, ketidakadilan terhadap rakyat menjadi hal yang lumrah, kritik adalah barang yang tidak lazim untuk para penguasa. Sehingga banyak dari rakyat yang bungkam pada perilaku pemerintah yang sewenang-wenang pada waktu itu. Namun, pada pemerintahan selanjutnya hal ini belum juga dapat tercapai secara penuh.