Dampak yang ditimbulkan oleh pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal

Demokrasi liberal dimulai sejak kembalinya bentuk pemerintahan menjadi negara kesatuan sejak bubarnya RIS (Republik Indonesia Serikat). Pada masa ini Indonesia berupa negara dengan sistem parlementer, artinya kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Masa ini ditandai dengan seringnya pergantian perdana menteri dan kabinet. Pergantian ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kabinet yang melakukan kesalah kebijakan mudah dijatuhkan. Misaknya kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) yang melakukan kebijakan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bentuk MSA (Mutual Security Act). Kabinet ini jatuh dan digantikan dnegan kabinet Wilopo. Selain itu pemerintahan berjalan demokratis, karena tidak ada orang atau partai yang mendominasi. Ini terlihat dari terselenggaranya pemilihan umum 1955 yang bebas dan jujur. Namun pergantian kabinet yang sering ini menyebabkan ketidakstabilan pemerintaha. Kabinet tidak bisa melakukan programnya karena hanya beberapa bulannsudah jatuh. Akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dan kesejahteraan rakyat terbengkalai. Selain itu konflik partai politik di parlemen membuat pemerintah pusat menjadi lemah. Akibatnya banyak pemberontakan yang terjadi, misalnya adalah pemberontakan DI/TII yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan