dampak supersemar positif dan negatif

Dampak positif dari supersemar adalah Memberantas anggota PKI dan keturunannya. Hal tersebut dalam rangka memberantas paham komunisme di Indonesia. Contohnya : Dalam pemilihan pejabat eselon I, harus terdapat memo dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait rekam jejaknya, apakah keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau tidak. Hal tersebut tercantum dalamTap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Dampak negatif dari supersemar adalah 1.pada Januari 1966 telah terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menuntut pemerintah untuk menurunkan harga dan membersihkan kabinet dari unsur - unsur PKI tuntutan rakyat tersebut dikenal dengan sebutan Tritura (tiga tuntutan rakyat). 2.Pengalihan kekuasaan tersebut menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat. Sejarah awal lahirnya Supersemar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan cabinet Dwikora yang disempurnakan yang juga dikenal dengan istilah Kabinet Seratus Menteri. 3. Indonesia lebih mendukung Negara-negara Barat. Pembahasan: Supersemar memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan kebijakan dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, posisi Letjen Soeharto semakin menguat sedangkan posisi Presiden Soekarno semakin melemah akibat keluarnya Supersemar. PKI dibubarkan oleh Soeharto. PKI merupakan partai yang sangat dekat dengan Ir Soekarno . pembubaran PKI sehari pasca dikeluarkannya Supersemar. Soeharto menangkap menteri-menteri yang dianggap mendukung Soekarno dan terlibat G30S. Rekayasa terhadap keanggataan MPRS juga dilakukan dan penetapan Supersemar sebagai Ketetapan MPRS. Dengan adanya pengaruh Soeharto maka status Presiden Soekarno yang menjabat pesiden selama seumur hidup akhirnya dicabut oleh MPRS. Tidak hanya itu, MPRS yang sudah diatur oleh Soeharto ini nantinya akhirnya berani menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Pidato Nawaksara) berikut perbaikannya, dan akhirnya memberhentikan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Dampak dari Supersemar yaitu kebijakan luar negeri Indonesia menjadi mendukung Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat dari menguatnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan normalisasi hubungan dengan Malaysia dimana sebelumnya Bung Karno menganggap Malaysia sebagai antek-antek dari Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Indonesia menjadi anggota PBB kembali setelah sebelumnya mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Tindakan Soeharto berbeda 180 derajat dengan kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin.