Fbylsaa F

27 Oktober 2021 05:56

Iklan

Fbylsaa F

27 Oktober 2021 05:56

Pertanyaan

dampak dari pemerintahan yang cenderung sentralistis bagi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

08

:

50

:

04

Klaim

36

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

R. Setyawan

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Semarang

05 November 2021 13:50

Jawaban terverifikasi

Hai Fbylsaa F. Kakak bantu jawab ya. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Indonesia memasuki demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959. Pada zaman ini, kekuasaannya tersentral kepada Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Dampak yang muncul dari tersentralnya kepemimpinan tersebut, yaitu: Dampak positif pada masa demokrasi terpimpin, antara lain: 1. Pencetusan demokrasi terpimpin telah menyelamatkan negara Republik Indonesia dari masalah perpecahan di antara para pemimpin Indonesia serta mampu mencegah krisis yang berkepanjangan. 2. Pencetusan demokrasi terpimpin telah memberikan pedoman hidup bangsa Indonesia yang jelas yakni Undang – Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. 3. Pencetusan demokrasi terpimpin menjadi cikal bakal pembentukan lembaga tinggi negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin: 1. Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) sebagai produk pemilu pertama pada tahun 1960 karena DPR menolak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden. 2. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dimana tindakan pengangkatan Presiden seumu hidup ini telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. 3. Dilanggarnya ketentuan Undang – Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dengan diangkatnya ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong sebagai Menteri. Sebab menurut ketentuan UUD 1945 kedudukan DPR adalah sebagai lembaga legislatif. 4. Diberikannya kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden, dan lembaga tinggi negara lainnya. 5. Diberikannya peluang terhadap pihak militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. 6. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan atas UUD 1945 sebagai kostitusi negara Republik Indonesia Semoga bermanfaat


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

24

5.0

Jawaban terverifikasi