dampak dari kebijakan di bidang sosial pada masa orde baru

<p>Salah satu akar permasalahan sosial pada masa Orde Baru adalah pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata pada masa Orde Baru menyebabkan adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan justru muncul di daerah-daerah yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Sementara itu, kesenjangan sosial muncul dalam masyarakat Indonesia karena akses dan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Pelanggaran lain yang disebabkan oleh pemerintah Orde Baru adalah dengan ditetapkannya kebijakan khusus bagi etnik Tionghoa di Indonesia. Sejak 1967, warga keturunan Tionghoa dianjurkan mengganti nama dengan nama Indonesia untuk memperkecil perbedaan antara WNI keturunan Tionghoa dan WNI asli. Pemerintah Orde Baru juga memberi tanda khusus pada KTP warga etnik Tionghoa dan membatasi kegiatan keagamaan atau budaya etnik Tionghoa hanya dalam lingkup keluarga.</p><p>Kebebasan berpendapat juga menjadi hal yang sulit ditemui pada masa Orde Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengawasan dan kontrol ketat pemerintah. Penulis dan wartawan dapat berurusan dengan hukum jika menulis berita atau opini yang terkesan menyudutkan pemerintah. Selain pers, pemerintah juga mengawasi gerakan mahasiswa melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Melalui kebijakan tersebut, gerakan mahasiswa tidak dapat berkembang.</p>