dalam rapat pleno knip (16 oktober 1945), wapres mengeluarkan keppres ri no. x yang isinya memberikan kekuasaan & wewenang legislatif pada ...... untuk ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara (gbhn) sebelum mpr terbentuk

Jawabannya adalah : Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ini : Sidang ketiga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945 memutuskan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP bertugas membantu presiden sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbentuk. Tugas KNIP yang membantu segala urusan Presiden memiliki fungsi yang hampir mirip dengan badan legislatif. Oleh karena itu, kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif. Hingga akhirnya pada 16 Oktober 1945, Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X tahun 1945 sebagai respon yang diajukan anggota KNIP. Maklumat tersebut menyatakan bahwa seblum MPR dan DPR dibentuk, KNIP diberikan kekuasaaan legislatif dan ikut serta dalam menentukan Garis-Garis Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian, berdasarkan Maklumat Nomor X tahun 1945, KNIP diberikan kekuasaaan legislatif dan ikut serta dalam menentukan Garis-Garis Haluan Negara (GBHN).