Dalam keselarasan pelaksanaan hak warga negara , sesungguhnya perlu adanya kerja sama antara warga negara dan pemerintahan . dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia maka negara mempunyai kewajiban sebagai berikut … A. Mendorong kemajuan dalam usaha,memberikan perlindungan hukum dan kebebasan bertindak B. Menjamin untuk diaati hukum ,menrima pajak dan pembangunan yang merata C. Menjamin hak hidup, rasa aman dan nyaman, dan menguasai bumI,air dan kekayaanya alam untu kepentingan rakyat D. Menjamin keadilan hukum. Mendorong warga berpartisipan dalam pembangunan dan mendapat pembelaan warga negara E. Menjamin persamaan hukum ,kebebasan memeluk agama,dan menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

setiap warga negara indonesia memiliki kedudukan yang sama secara konstitusional. salah satu buktinya adalah a. setiap warga negara berhak memilih agama dan kepercayaan yang diyakini b. setiap warga negara berhak memeberikan pendapat secara lisan maupun tertulis c. setiap warga negara berhak memilih dalam proses pemilihan umum d. semua ketentuan dalam undang undang berlaku bagi seluruh warga negara e. setiap warga negara berhak menjadi anggota legislatif

18

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Mengapa partisipasi aktif warga negara itu penting dalam demokrasi?

14

0.0

Jawaban terverifikasi

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Tuliskan pemahaman tentang pasal diatas!

16

0.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara & masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa & marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

52

5.0

Jawaban terverifikasi

membuat 5 soal dan jawaban esai yang berkaitan dengan kasus-kasus di Indonesia tentang hak dan kewajiban warga negara. tolongg dong..

27

5.0

Jawaban terverifikasi