Pertanyaan

Cermati teks berita di bawah ini! KPAI MINTA PEMERINTAH PERHATIKAN KESIAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memperhatikan lebih lanjut kesiapan pembukaan kembali sekolah. Sebab pihak KPAI menilai minimnya infrastruktur sekolah menunjukan ketidaksiapan protokol kesehatan yang dapat mengancam kesehatan anak dan guru saat dibukanya kembali sekolah. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retro Listyarti berkata hal tersebut sama pentingnya dengan wacana pemberian kuota internet gratis oleh Kemdikbud. KPAI mengingatkan Kemdikbud dan Kementerian Agama bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini masih dalam keadaan darurat. "Mulai dari memperbaiki pembelajaran jarak jauh (PJJ) fase dua, sampai pada penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan infrastruktur dan protokol atau SOP adaptasi kebiasaan baru di sekolah," ucap Retno kepada Kompas, Sabtu (29-Agustus-2020) "Persiapan ini sangatlah krusial karena menyangkut keselamatan jutaan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya," lanjutnya. Selain itu Ratna menambahkan bahwa data yang disampaikan oleh Direktur SMP Kemdikbud merunjukkan bahwa sudah 3.347 sekolah yang saat ini menggelar tatap muka dan ribuan sekolah lainnya juga terus berupaya untuk memaksa supaya sekolahnya dibuka. Kondisi tersebut menurutnya tanpa pernah dipastikan mengenai kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatannya baik oleh pemerintah daerah maupun pusat dan Gugus Tugas Covid-19 pusat dan daerah. Retno menyebutkan bahwa penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit. Persiapan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan dana BOS karena dipastikan tidak akan cukup. "Pengalaman SMK Negeri 11 Bandung yang sudah menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolahnya dalam pembelajaran tatap muka tak bisa hanya mengandalkan dana BOS, tetapi juga BOSDA dan dukungan anggaran Komite Sekolah," tegas Retno. Retno menambahkan, data dari survey KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah, menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan masih minim, bahkan sebelum pandemi Covid-19 melanda. Contohnya, hampir semua sekolah telah memiliki wastafel namun jumlahnya sedikit dan belum menyebar, masih terkonsentrasi di toilet sekolah saja. “Padahal wastafel sangat diperlukan dalam adaptasi kebiasaan baru di sekolah, karena anak harus sering mencuci tangannya," jelas Retno. Retno juga memaparkan, sebelum pandemi Covid-19, hanya 23% sekolah yang selalu menyediakan disinfektan, sedangkan yang kadang-kadang menyiapkan disinfektan untuk tujuan perawatan sekolah hanya sebanyak 31 persen saja. Belum lagi dibutuhkan bilik disinfektan, thermogun, air yang mengalir, ruang isolasi sementara, dan seluruh petunjuk arah, serta seluruh protokol kesehatan ketat yang harus dilaksanakan. Rasanya mewujudkan semua hal tersebut masih sulit dilakukan oleh banyak sekolah. "Semua itu bunuh anggaran yang tidak kecil, jadi seharusnya anggaran pemerintah harus mulai diarahkan lebih banyak ke pendidikan, terutama penyiapan infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan agar kita dapat menjamin dan menenuhi Hak Hidup, Hak Sehat dan Hak pendidikan jutaan anak Indonesia dan para gurunya," jelas Retno. Pembukaan sekolah dalam masa pandemi sebelumnya memang sudah menjadi sorotan publik. Melalui pernyataan ini KPAI menyoroti kembali permasalahan ini dari sudut pandang perlindungan anak yang menjadi peserta didik di sekolah. Dengan mencermati teks di atas, tentukanlah bagian struktur teks berita "KPAI MINTA PEMERINTAH PERHATIKAN KESIAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH”! Bagian manakah yang disebut Ekor berita ?