Carilah 3 perbedaan dari Sistem Pemerintahan Presidensial, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Semipresidensial Jelaskan periode Indonesia sewaktu menggunakan sistem pemerintahan tersebut!

Halo Sanjaya S, kakak bantu jawab ya. Perbedaan yang signifikan dari ketiganya adalah terletak pada kepala negara dan kepala pemerintahannya. Sistem Pemerintahan Presidensial yang menjadi kepala negaranya adalah presiden dan yang menjabat sebagai kepala pemerintahan juga presiden. Sedangkan Sistem Pemerintahan Parlementer yang menjabat sebagai kepala negara adalah presiden dan yang menjalangkan roda pemerintahan adalah perdana menteri. Adapun Sistem Pemerintahan Semipresidensial adalah yang menjadi kepala negara adalah presiden dan yang menjadi kepala pemerintahan ialah Perdana Menteri dan Presiden berbagi tugas, dengan pembagian Presiden untuk urusan luar negeri dan Perdana Menteri untuk urusan dalam negeri. Yuk simak penjelasan berikut! Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama di berbagai bidang. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan suatu sistem yang dapat menjaga kestabilan negara dan mengantisipasi penyalahgunaan wewenang. Secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Sederhananya, sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat di berbagai bidang. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu : 1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949). 2. Pemerintahan parlementer (1949-1959). 3. Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965). 4. Pemerintahan orde baru (1965-1998). 5. Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang). Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949-1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar, yaitu: - Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer. - Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949-1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Setelah masuk pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Indonesia mulai menganut sistem Pemerintahan Presidensial karena dianggap Sistem Parlementer tidak cocok dengan jati diri bangsa Indonesia. Untuk penjelasan mengenai perbedaan sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan semi presidensial kakak jelaskan melalui tabel ya agar lebih terstruktur seta lebih mudah untuk dipahami. Terima kasih telah bertanya, semoga jawabannya membantu ya.