Febrin D

19 September 2024 15:54

Iklan

Febrin D

19 September 2024 15:54

Pertanyaan

Carilah 1 kasus yang terjadi di Indonesia tentang masalah sosial Cari apa penyebab terjadinya Dampak, serta upaya penyelesaiannya

Carilah 1 kasus yang terjadi di Indonesia tentang masalah sosial Cari apa penyebab terjadinya Dampak, serta upaya penyelesaiannya

8 dari 10 siswa nilainya naik

dengan paket belajar pilihan

Habis dalam

01

:

13

:

24

:

55

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Miracle A

19 September 2024 20:18

Jawaban terverifikasi

<p>Halo, sobat Robo Guru! πŸ‘‹ Apa kabar nih? Balik lagi bareng Miracle, siap bantu kamu jawab semua pertanyaan dengan santai dan asik! 😎 Yuk, langsung aja kita bahas di bawah ini. Stay tuned ya! πŸš€</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Salah satu kasus masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, yaitu kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto.</p><p>&nbsp;</p><p><i><strong><u>➼ Deskripsi Kasus</u></strong></i></p><p>Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dari Partai Golkar, terlibat dalam skandal korupsi besar yang berhubungan dengan proyek e-KTP. Proyek ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem pembuatan KTP manual dengan sistem elektronik yang lebih modern dan efisien. Namun, proyek ini malah menjadi ladang korupsi, dengan dugaan mark-up anggaran yang signifikan.</p><p>&nbsp;</p><p><i><strong><u>➼ Penyebab Terjadinya</u></strong></i></p><p>Beberapa penyebab terjadinya kasus ini meliputi:</p><ul><li><strong>Penyalahgunaan Kekuasaan</strong>: Setya Novanto dan beberapa pejabat lainnya memanfaatkan posisi mereka untuk mengakses anggaran proyek e-KTP secara ilegal, mengarahkan dana untuk kepentingan pribadi.</li><li><strong>Kurangnya Pengawasan</strong>: Proyek pemerintah sering kali dikelola tanpa pengawasan yang memadai. Lemahnya kontrol internal di lembaga pemerintah memfasilitasi penyimpangan.</li><li><strong>Budaya Korupsi</strong>: Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya birokrasi di Indonesia. Banyak pejabat berpikir bahwa praktik suap dan kolusi adalah hal yang biasa.</li><li><strong>Ketidaktransparanan</strong>: Proses pengadaan proyek tidak dilakukan secara terbuka, yang memungkinkan tindakan korupsi dan manipulasi data.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><i><strong><u>➼ Dampak</u></strong></i></p><p>Dampak dari skandal korupsi ini sangat luas:</p><ul><li><strong>Kerugian Negara</strong>: Diperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik malah diselewengkan.</li><li><strong>Kehilangan Kepercayaan Publik</strong>: Skandal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan memperburuk citra DPR. Masyarakat merasa bahwa pejabat publik tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat.</li><li><strong>Dampak Sosial dan Ekonomi</strong>: Korupsi seperti ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek e-KTP. Alokasi anggaran yang tidak tepat juga berakibat pada minimnya fasilitas publik.</li><li><strong>Konsekuensi Hukum</strong>: Setya Novanto dihukum penjara selama 15 tahun, dan kasus ini membuka jalan bagi penegakan hukum terhadap korupsi di kalangan pejabat tinggi lainnya.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><i><strong><u>➼ Upaya Penyelesaian</u></strong></i></p><p>Beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ini meliputi:</p><ul><li><strong>Penegakan Hukum oleh KPK</strong>: Komisi Pemberantasan Korupsi berperan aktif dalam menyelidiki dan menuntut kasus ini. KPK menggunakan berbagai metode investigasi untuk mengumpulkan bukti, termasuk penyadapan dan pemeriksaan saksi.</li><li><strong>Reformasi Pengadaan dan Pengawasan</strong>: Ada dorongan untuk melakukan reformasi dalam sistem pengadaan publik, dengan menerapkan e-procurement yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi di masa mendatang.</li><li><strong>Pendidikan Anti-Korupsi</strong>: Upaya pendidikan masyarakat tentang bahaya korupsi dilakukan melalui kampanye dan program-program di sekolah, universitas, dan komunitas. Masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dan melaporkan tindak kecurangan.</li><li><strong>Peningkatan Transparansi</strong>: Penerapan prinsip transparansi dalam anggaran dan penggunaan dana publik. Informasi mengenai pengeluaran pemerintah harus dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas.</li><li><strong>Kerja Sama Internasional</strong>: Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk membangun kapasitas dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan lembaga seperti Transparency International dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Kasus korupsi Setya Novanto merupakan ilustrasi nyata dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi di tingkat pejabat tinggi. Meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum dan reformasi sistem, masalah ini masih memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Upaya bersama untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat dan sistem yang transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa skandal serupa tidak terjadi di masa depan. Masyarakat harus terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Okay, itu dulu dari Miracle! πŸ™Œ Kalau ada yang kurang atau salah, feel free buat koreksi ya, sobat. 😁 Jangan lupa follow Instagram aku di @miracle.nathanaelπŸ“Έ Ayo, kita jadi generasi emas yang keren abis! 🌟 Semangat terus sebagai penerus bangsa!! πŸ’ͺ</p>

Halo, sobat Robo Guru! πŸ‘‹ Apa kabar nih? Balik lagi bareng Miracle, siap bantu kamu jawab semua pertanyaan dengan santai dan asik! 😎 Yuk, langsung aja kita bahas di bawah ini. Stay tuned ya! πŸš€

 

 

Salah satu kasus masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, yaitu kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

 

➼ Deskripsi Kasus

Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dari Partai Golkar, terlibat dalam skandal korupsi besar yang berhubungan dengan proyek e-KTP. Proyek ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem pembuatan KTP manual dengan sistem elektronik yang lebih modern dan efisien. Namun, proyek ini malah menjadi ladang korupsi, dengan dugaan mark-up anggaran yang signifikan.

 

➼ Penyebab Terjadinya

Beberapa penyebab terjadinya kasus ini meliputi:

  • Penyalahgunaan Kekuasaan: Setya Novanto dan beberapa pejabat lainnya memanfaatkan posisi mereka untuk mengakses anggaran proyek e-KTP secara ilegal, mengarahkan dana untuk kepentingan pribadi.
  • Kurangnya Pengawasan: Proyek pemerintah sering kali dikelola tanpa pengawasan yang memadai. Lemahnya kontrol internal di lembaga pemerintah memfasilitasi penyimpangan.
  • Budaya Korupsi: Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya birokrasi di Indonesia. Banyak pejabat berpikir bahwa praktik suap dan kolusi adalah hal yang biasa.
  • Ketidaktransparanan: Proses pengadaan proyek tidak dilakukan secara terbuka, yang memungkinkan tindakan korupsi dan manipulasi data.

 

➼ Dampak

Dampak dari skandal korupsi ini sangat luas:

  • Kerugian Negara: Diperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik malah diselewengkan.
  • Kehilangan Kepercayaan Publik: Skandal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan memperburuk citra DPR. Masyarakat merasa bahwa pejabat publik tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat.
  • Dampak Sosial dan Ekonomi: Korupsi seperti ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek e-KTP. Alokasi anggaran yang tidak tepat juga berakibat pada minimnya fasilitas publik.
  • Konsekuensi Hukum: Setya Novanto dihukum penjara selama 15 tahun, dan kasus ini membuka jalan bagi penegakan hukum terhadap korupsi di kalangan pejabat tinggi lainnya.

 

➼ Upaya Penyelesaian

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ini meliputi:

  • Penegakan Hukum oleh KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi berperan aktif dalam menyelidiki dan menuntut kasus ini. KPK menggunakan berbagai metode investigasi untuk mengumpulkan bukti, termasuk penyadapan dan pemeriksaan saksi.
  • Reformasi Pengadaan dan Pengawasan: Ada dorongan untuk melakukan reformasi dalam sistem pengadaan publik, dengan menerapkan e-procurement yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi di masa mendatang.
  • Pendidikan Anti-Korupsi: Upaya pendidikan masyarakat tentang bahaya korupsi dilakukan melalui kampanye dan program-program di sekolah, universitas, dan komunitas. Masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dan melaporkan tindak kecurangan.
  • Peningkatan Transparansi: Penerapan prinsip transparansi dalam anggaran dan penggunaan dana publik. Informasi mengenai pengeluaran pemerintah harus dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas.
  • Kerja Sama Internasional: Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk membangun kapasitas dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan lembaga seperti Transparency International dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

 

Kesimpulan

Kasus korupsi Setya Novanto merupakan ilustrasi nyata dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi di tingkat pejabat tinggi. Meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum dan reformasi sistem, masalah ini masih memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Upaya bersama untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat dan sistem yang transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa skandal serupa tidak terjadi di masa depan. Masyarakat harus terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

 

 

Okay, itu dulu dari Miracle! πŸ™Œ Kalau ada yang kurang atau salah, feel free buat koreksi ya, sobat. 😁 Jangan lupa follow Instagram aku di @miracle.nathanaelπŸ“Έ Ayo, kita jadi generasi emas yang keren abis! 🌟 Semangat terus sebagai penerus bangsa!! πŸ’ͺ


Iklan

Rendi R

Community

23 Oktober 2024 01:44

Jawaban terverifikasi

<p>&nbsp;</p><p>Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia adalah <strong>kemiskinan</strong>. Berikut ini adalah contoh kasus kemiskinan di Indonesia, lengkap dengan penyebab, dampak, dan upaya penyelesaiannya:</p><p><strong>Kasus: Kemiskinan di Indonesia</strong></p><p><strong>Penyebab Terjadinya Kemiskinan:</strong></p><ol><li><strong>Ketimpangan Distribusi Kekayaan</strong>: Kekayaan di Indonesia cenderung terpusat pada sekelompok kecil orang kaya, sementara sebagian besar penduduk memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap peluang ekonomi.</li><li><strong>Keterbatasan Akses Pendidikan</strong>: Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja, yang akhirnya menghambat peluang untuk meningkatkan taraf hidup.</li><li><strong>Keterbatasan Lapangan Pekerjaan</strong>: Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh, masih banyak pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Banyak orang yang bekerja di sektor informal, yang umumnya tidak menawarkan penghasilan yang stabil atau jaminan sosial.</li><li><strong>Pembangunan yang Tidak Merata</strong>: Daerah-daerah di luar pulau Jawa sering kali kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara wilayah, di mana beberapa daerah lebih berkembang sementara daerah lainnya masih terbelakang.</li><li><strong>Korupsi dan Maladministrasi</strong>: Korupsi dalam birokrasi pemerintah dan alokasi dana bantuan sosial sering kali menghambat program-program untuk pengentasan kemiskinan, sehingga tidak tepat sasaran.</li></ol><p><strong>Dampak Kemiskinan:</strong></p><ol><li><strong>Rendahnya Kualitas Hidup</strong>: Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.</li><li><strong>Pengangguran dan Pekerjaan Tidak Layak</strong>: Kemiskinan memaksa banyak orang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan tenaga kerja. Ini menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus.</li><li><strong>Tingkat Kejahatan yang Lebih Tinggi</strong>: Kemiskinan sering kali memicu kejahatan, karena banyak orang yang putus asa dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.</li><li><strong>Masalah Gizi dan Kesehatan</strong>: Kemiskinan juga berdampak pada masalah gizi buruk, terutama pada anak-anak, yang menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.</li><li><strong>Kesenjangan Sosial dan Konflik Sosial</strong>: Ketidaksetaraan ekonomi dapat memperparah konflik sosial di masyarakat, baik dalam bentuk protes terhadap pemerintah maupun konflik antarindividu atau kelompok yang merasa tidak mendapatkan keadilan.</li></ol><p><strong>Upaya Penyelesaian:</strong></p><ol><li><strong>Program Bantuan Sosial (Bansos)</strong>: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti <strong>Program Keluarga Harapan (PKH)</strong> dan <strong>Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)</strong>, untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.</li><li><strong>Pengembangan Infrastruktur di Daerah Tertinggal</strong>: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik di daerah-daerah terpencil bertujuan untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan konektivitas, sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha.</li><li><strong>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</strong>: Pemerintah mengembangkan program pendidikan vokasi yang lebih terfokus untuk memberikan keterampilan kerja bagi masyarakat miskin, sehingga mereka bisa lebih siap bersaing di dunia kerja.</li><li><strong>Peningkatan Akses Kesehatan</strong>: Program seperti <strong>Kartu Indonesia Sehat (KIS)</strong> bertujuan untuk memberikan akses kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan biaya kesehatan yang tinggi.</li><li><strong>Penegakan Hukum untuk Mengurangi Korupsi</strong>: Upaya untuk memberantas korupsi dalam distribusi bantuan sosial dan program pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum yang lebih tegas dapat memastikan bahwa dana bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak.</li><li><strong>Pemberdayaan UMKM</strong>: Pemerintah juga memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di sektor informal, terutama di wilayah pedesaan.</li></ol><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Kemiskinan di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks dengan banyak penyebab, mulai dari ketimpangan ekonomi, pendidikan yang rendah, hingga pengangguran. Dampaknya sangat luas, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan program-program bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, pendidikan yang lebih inklusif, serta penegakan hukum yang ketat untuk mencegah korupsi. Kombinasi dari strategi-strategi ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia secara berkelanjutan.</p>

 

Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Berikut ini adalah contoh kasus kemiskinan di Indonesia, lengkap dengan penyebab, dampak, dan upaya penyelesaiannya:

Kasus: Kemiskinan di Indonesia

Penyebab Terjadinya Kemiskinan:

  1. Ketimpangan Distribusi Kekayaan: Kekayaan di Indonesia cenderung terpusat pada sekelompok kecil orang kaya, sementara sebagian besar penduduk memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap peluang ekonomi.
  2. Keterbatasan Akses Pendidikan: Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja, yang akhirnya menghambat peluang untuk meningkatkan taraf hidup.
  3. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan: Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh, masih banyak pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Banyak orang yang bekerja di sektor informal, yang umumnya tidak menawarkan penghasilan yang stabil atau jaminan sosial.
  4. Pembangunan yang Tidak Merata: Daerah-daerah di luar pulau Jawa sering kali kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara wilayah, di mana beberapa daerah lebih berkembang sementara daerah lainnya masih terbelakang.
  5. Korupsi dan Maladministrasi: Korupsi dalam birokrasi pemerintah dan alokasi dana bantuan sosial sering kali menghambat program-program untuk pengentasan kemiskinan, sehingga tidak tepat sasaran.

Dampak Kemiskinan:

  1. Rendahnya Kualitas Hidup: Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.
  2. Pengangguran dan Pekerjaan Tidak Layak: Kemiskinan memaksa banyak orang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan tenaga kerja. Ini menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus.
  3. Tingkat Kejahatan yang Lebih Tinggi: Kemiskinan sering kali memicu kejahatan, karena banyak orang yang putus asa dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
  4. Masalah Gizi dan Kesehatan: Kemiskinan juga berdampak pada masalah gizi buruk, terutama pada anak-anak, yang menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.
  5. Kesenjangan Sosial dan Konflik Sosial: Ketidaksetaraan ekonomi dapat memperparah konflik sosial di masyarakat, baik dalam bentuk protes terhadap pemerintah maupun konflik antarindividu atau kelompok yang merasa tidak mendapatkan keadilan.

Upaya Penyelesaian:

  1. Program Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
  2. Pengembangan Infrastruktur di Daerah Tertinggal: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik di daerah-daerah terpencil bertujuan untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan konektivitas, sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha.
  3. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Pemerintah mengembangkan program pendidikan vokasi yang lebih terfokus untuk memberikan keterampilan kerja bagi masyarakat miskin, sehingga mereka bisa lebih siap bersaing di dunia kerja.
  4. Peningkatan Akses Kesehatan: Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan untuk memberikan akses kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan biaya kesehatan yang tinggi.
  5. Penegakan Hukum untuk Mengurangi Korupsi: Upaya untuk memberantas korupsi dalam distribusi bantuan sosial dan program pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum yang lebih tegas dapat memastikan bahwa dana bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak.
  6. Pemberdayaan UMKM: Pemerintah juga memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di sektor informal, terutama di wilayah pedesaan.

Kesimpulan:

Kemiskinan di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks dengan banyak penyebab, mulai dari ketimpangan ekonomi, pendidikan yang rendah, hingga pengangguran. Dampaknya sangat luas, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan program-program bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, pendidikan yang lebih inklusif, serta penegakan hukum yang ketat untuk mencegah korupsi. Kombinasi dari strategi-strategi ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia secara berkelanjutan.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Sultan Hamengkubuwono IX=ceritakan tentang lahir dimana,berperan sebagai apa di Indonesia dan lain lainnya lah intinya sejarah tentang sultan Hamengkubuwono IX Tolong di jawab besok di kumpulkan soalnya Jawab yang betul ya😁

12

5.0

Jawaban terverifikasi

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

10

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena... 2. Makna UUD NRI... 3. Amandemen memiliki pengertian... 4. Amandemen terhadap UUD 1945 tidaklah dilakukan tanpa kesepakatan dasar mengenai batasan-batasan perundang-undangan. Yang termasuk batasan tersebut adalah... 5. Kewajiban pelajar terhadap UUD 1945 adalah... 6. Usaha yang paling tepat untuk dilakukan oleh setuap warga negara dalam menyebarkan perulaku positif terhadap UUD 1945 adalah... 7. Perwujudan sikap setia terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh para pendiri negara adalah 8. Sebutkan sistematika UUD 1945 saat ini! 9. Sebutkan dan jelaskan 2 sifat UUD 1945 10. Sebutkan dan tuliskan isi pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang A. Pendidikan B. Agama C. Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat 11. Dalam perjuangan bahasa indonesia pendiri bangsa memasukan tujuan bangsa indonesia. Dasarnegara dan cita-cita bangsa indonesia, dasar negara dan cita-cita bangsa indonesia yang termuat dalam... 12. Pancasila merupakan dasar negara indonesia, hal itu termuat dalam UUD negara indonesia tahun 1945 alinea ke... 13. Pembukaan UUD dasar NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakab satu kesatuan yang dibuat karena... 14. Tujuan bangsa indonesia adalah... 15. Aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu wilayah disebut... 16. UUD NRI 1945 merupakan bentuk peraturan tertinggi dan yang menjadi dasar dan sumber bagi perturang yang lebih rendah merupakan kedudukan UUD sebagai... 17. UUD NRI bersifat singkat artinya... 18. Melalui sidang MPR, telah melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak... 19. Amandemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tahun... 20. Dampak jika tidak ada UUD NRI ? Mohon tolong bantu dijawab ya

19

0.0

Jawaban terverifikasi