Bunyi Pasal 33 ayat 4 tentang pemerataan sosial

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Erwin A

Community

08 Februari 2024 03:25

Jawaban terverifikasi

Berikut bunyi Pasal 33 ayat 4 UUD 1945:Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menekankan pada prinsip pemerataan sosial dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Hal ini diwujudkan melalui:<ul><li>Demokrasi ekonomi: Perekonomian nasional bukan dikuasai oleh sekelompok orang atau golongan tertentu, tetapi diusahakan oleh seluruh rakyat secara merata.</li><li>Kebersamaan: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, dengan memperhatikan kepentingan bersama.</li><li>Efisiensi berkeadilan: Perekonomian nasional harus dijalankan secara efisien dan adil, sehingga tidak ada yang dirugikan.</li><li>Berkelanjutan: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.</li><li>Berwawasan lingkungan: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</li><li>Kemandirian: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa tergantung pada pihak luar.</li><li>Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</li></ul>Pemerataan sosial dalam perekonomian nasional dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti:<ul><li>Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM): UKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu diberdayakan agar dapat berkembang dan bersaing dengan pengusaha besar.</li><li>Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan: Pendidikan dan kesehatan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan aksesnya agar semua masyarakat dapat menikmatinya.</li><li>Pengurangan kesenjangan pendapatan: Kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat memicu berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurangannya melalui berbagai kebijakan, seperti redistribusi pendapatan dan pajak progresif.</li></ul>Pemerataan sosial dalam perekonomian nasional merupakan tujuan yang harus dicapai bersama. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Berikut bunyi Pasal 33 ayat 4 UUD 1945:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menekankan pada prinsip pemerataan sosial dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Hal ini diwujudkan melalui:

Demokrasi ekonomi: Perekonomian nasional bukan dikuasai oleh sekelompok orang atau golongan tertentu, tetapi diusahakan oleh seluruh rakyat secara merata.
Kebersamaan: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, dengan memperhatikan kepentingan bersama.
Efisiensi berkeadilan: Perekonomian nasional harus dijalankan secara efisien dan adil, sehingga tidak ada yang dirugikan.
Berkelanjutan: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Berwawasan lingkungan: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Kemandirian: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa tergantung pada pihak luar.
Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional: Perekonomian nasional harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemerataan sosial dalam perekonomian nasional dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti:

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM): UKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu diberdayakan agar dapat berkembang dan bersaing dengan pengusaha besar.
Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan: Pendidikan dan kesehatan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan aksesnya agar semua masyarakat dapat menikmatinya.
Pengurangan kesenjangan pendapatan: Kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat memicu berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurangannya melalui berbagai kebijakan, seperti redistribusi pendapatan dan pajak progresif.

Pemerataan sosial dalam perekonomian nasional merupakan tujuan yang harus dicapai bersama. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

· 0.0 (0)

Salsabila M

Community

09 Maret 2024 22:58

Jawaban terverifikasi

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan:"Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian nasional di Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mencerminkan semangat untuk mencapai pemerataan sosial dan keadilan ekonomi di dalam masyarakat, di mana kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus. Pasal 33 UUD 1945 adalah bagian dari ketentuan-ketentuan ekonomi yang menegaskan hak negara untuk mengatur dan mengelola sektor-sektor strategis guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan:

"Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."

Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian nasional di Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mencerminkan semangat untuk mencapai pemerataan sosial dan keadilan ekonomi di dalam masyarakat, di mana kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus. Pasal 33 UUD 1945 adalah bagian dari ketentuan-ketentuan ekonomi yang menegaskan hak negara untuk mengatur dan mengelola sektor-sektor strategis guna mencapai kesejahteraan rakyat.

· 0.0 (0)

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Cermati teks berikut! Semangat gotong royong Saat ini masyarakat tengah menghadapi cuaca ekstrim akibat musim pancaroba. Musim pancaroba adalah perallihan dari musim panas ke musim hujan, seperti terjadinya hujan deras yang disertai dengan petir dan angin kencang. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah di indonesia. Bahkan ada beberapa daerah yang dilanda angin puting beliung. Bersyukur kejadian tersebut tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa walaupun kerugian materi yang diderita cukup besar. Tindakan warga sekitar sangat cepat, mereka segera membantu warga yang terkena dampak bencana. Mereka juga secara swadaya menyediakan bahan-bahan bangunan dan tenaga untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak. Peran para pemuka agama juga cukup besar bagi warga yang terkena bencana, mereka memberikan bimbingan mental atau nasehat agar warga tetap tabah dan tidak patah semangat dalam menghadapi bencana tersebut. Mereka memotivasi warga agar dapat menghadapi bencana tersebut agar dapat bangkit dan segera melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan ke kondisi semula atau bahkan menjadi lebih baik. Pihak pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya pertolongan, seperti pendirian posko pengungsian dan dapur umum serta penyediaan tenaga medis dan tenaga SAR untuk membantu warga yang terdampak. Pemerintah juga segera memperbaiki sarana dan prasarana umum yang rusak serta menyediakan bantuan untuk rekonstruksi rumah warga yang rusak. Berkat partisipasi dan tindakan cepat dari berbagai pihak tersebut, proses pemulihan lokasi bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wargapun dapat kembali beraktifitas seperti semula Berdasarkan teks semangat gotong royong, perhatikan paragraf pertama pada kalimat "Tindakan warga sekitar sangat cepat, mereka segera membantu warga yang terkena dampak bencana. Mereka juga secara swadaya menyediakan bahan-bahan bangunan dan tenaga untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak." Kalimat tersebut merupakan contoh dari tindakan sosial yaitu..... A. tindakan afektif B. tradisional C. berorientasi nilai D. rasional instrumental E. insidental

0.0

Jawaban terverifikasi

mengidentifikasi tahap perkembangan sosial

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

5.0

Jawaban terverifikasi

berikut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar negara menjamin kemerdekaan berpendapat warga negara nya adalah... a. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) b. Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 c. UUD Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

5.0

Jawaban terverifikasi

Tokoh sosiologi yg membahas/mengkaji tentang khayalan sosiologis adalah .. A. Wright Mills B. Max Weber C. Emile Durkheim D. Peter L Barger E.Herbert Spencer

0.0

Jawaban terverifikasi