bp knip mengeluarkan veto tidak percaya pada cabinet yang ada dengan mengeluarkan pengumuman no 5 tahun 1945 tanggal 11 november 1945 yang intinya meminta adanya perubahan pertanggungjawaban para menteri dari presiden kepada badan perwakilan rakyat (menurut system sementara kepada komite nasional pusat) serta anggapan bahwa system presidensial menjadikan kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. presiden menyetujuinya, buktinya mengeluarkan maklumat 14 november 1945. akibatnya system presidensial berubah menjadi parlementer, meskipun masih menggunakan konsitusi uud 1945. pergantian cabinet prsidensial menjadi cabinet parlementer pada awal lemerdekaan pada hakikatnya adalah …..

Tindakan yang menyimpang dari UUD 1945. Yuk pahami penjelasannya. Pergantian sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer terjadi pada 14 November 1945 melalui maklumat pemerintah Republik Indonesia. Pergantian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya veto Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia atau BP KNIP yang tidak percaya kepada kabinet dan presiden yang menerapkan sistem presidensil dan partai tunggal. Penerapan sistem parlementer pada hakikatnya merupakan tindakan yang menyimpang dari UUD 1945. Hal itu karena dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam sistem parlemeneter presiden tidak bertindak sebagai kepala pemerintahan melainkan hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan dalam sistem ini dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. Dengan demikian, pergantian kabinet prsidensial menjadi kabinet parlementer pada awal kemerdekaan pada hakikatnya adalah tindakan yang menyimpang dari UUD 1945. Semoga membantu yaa....