Berikut yang tidak termasuk kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Presiden Soeharto adalah ... A. penyederhanaan partai politik B. pembubaran PKI C. menyusun Garis Besar Haluan Negara D. dwifungsi ABRI E. penataran P-4

Hai Azida E, kakak bantu jawab ya. Jawaban adalah C. menyusun Garis Besar Haluan Negara. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998). Salah satu tujuan Orde Baru adalah penataan dalam politik. di bawah ini adalah kebijakan politik pada masa Orde Baru.Di bawah ini beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru dalam penataan politik, dan boleh dipilih satu saja 1. Pembubaran PKI dan ormasnya Pada masa sebelumnya PKI (Partai komunis Indonesia) melakukan serangkaian aksi pemberontakan terutama di akhir masa orde lama di tahun 1965. Tugas utama pemerintah Orde Baru adala membubarkan, menangkap dan menghentikan pergerakan PKI bersama ormas-ormasnya diseluruh Indonesia. 2. Pemilu 1971 Pada tahun 1971 pemerintah orde baru melaksanakan pemilu pertama nya pada tahun 1971 yang diikuti 10 partai politik. Selanjunta pada tahun 1973, karena partisipasi partai politik dinilai terlalu banyak maka dilakukan penyederhanaan partai politik dari 10 parpol sebelumnya menjadi 3, yaitu PDI, PPP dan Golkar. 3. Dwifungsi ABRI Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pelaksanaan P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Semoga membantu yaa :))