Berikut yang merupakan dampak negative dari pelaksanaan Orde Baru adalah … .

Dampak negatif masa orde baru antara lain : 1). Pemerintahan bersifat otoriter, dominatif dan sentralis. 2). Sistem perwakilan hanya bersifat semu, jadi hanya sebagai lambang saja untuk melanggengkan kekuasaan 3). Meningkatnya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme baik dalam politik maupun ekonomi 4). Adanya kesenjangan ekonomi 5). Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara 6). Kebebasan pers yang sangat dibatasi Pemilu yang kurang demokratis Dampak Negatif di bidang Politik : a. Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. b. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih. c. Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN Dampak Negatif di bidang Ekonomi : a.Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam. b. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). c. Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi peny umbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Dampak Negatif di bidang Pers : a. kebebasan pers termasuk hak berbicara mengeluarkan pendapat, opini dan kreasi dibelenggu, diatur, dan amat dibatasi oleh pemerintah. Dampak Negatif di bidang Hukum : a. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. b. Masyarakat sering kali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional. Dampak Negatif di bidang Lainnya : a. Pemilihan umum yang kurang demokratis b. Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam manusic pemerintahan Orde Baru, dirasakan penghormatan dan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan. c. Pengisian jabatan ketua umum partai politik harus mendapat persetujuan dari presiden. d. Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar.