Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam otonomi daerah adalah.. A. Penyusunan kebijakan moneter dan pertahanan keamanan B. Menjalin kerja sama luar negeri dan penyusunan APBN C. Pelaksanaan politik luar negeri dan penyusunan APBN D. Penanganan kesehatan dan pendidikan

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 1. Tujuan Negara Republik Indonesia telah ditetapkan secara tegas dan jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea IV. Sebutkan tujuan negara tersebut! 2. Kebulatan tekad untuk terus menguatkan persatuan Indonesia dipertegas dalam Ikra Sumpah Pemuda yang dilangsungkan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Tuliskan isi Sumpah Pemuda tersebut! 3. Salah satu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Tuliskan 3 perbuatan kalian di sekolah yang mencerminkan prinsip tersebut! 4. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan penyelesaian keberagaman di lingkungan bangsa dan negara! 5. Jelaskan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-lintang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara !

18

5.0

Jawaban terverifikasi

Dengan adanya pasar bebas, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas produksi jika tidak ingin kalah saing dengan negara lain. Globalisasi ekonomi ini dapat berpengaruh positif karena bangsa Indonesia dapat memasarkan produk ke pasar internasional. Pada saat yang sama, bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membanjiri Indonesia. Contoh ancaman di bidang ekonomi lainnya yaitu timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari persaingan bebas, sektor ekonomi rakyat semakin berkurang, serta angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Berdasarkan contoh-contoh ancaman terhadap negara yang ditulis dalam wacana tersebut yang merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya ancaman tersebut antara lain.... A.Toleransi B.Peraturan perundangan C.Pasar bebas D.Kemiskinan E.Hukum ekonomi

10

0.0

Jawaban terverifikasi

Pada abad ke-17 hingga abad ke-19, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang disebut Sakoku. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan kestabilan internal Jepang dengan mengurangi pengaruh asing. Kebijakan Sakoku Jepang memengaruhi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi Jepang pada masa itu karena... A. mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan membatasi perdagangan internasional. B. memperkuat struktur politik internal dengan mengurangi konflik internal C. membatasi kemajuan teknologi dan budaya Jepang dengan membatasi hubungan dengan negara asing D. menyebabkan isolasi budaya Jepang sehingga menghambat perkembangan seni dan sastra. E. mendorong peningkatan pertahanan militer untuk mengantisipasi ancaman dari luar

10

0.0

Jawaban terverifikasi

Perhatikan pernyataan berikut ini ! 1) DPR mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan 2) Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden 3) Presiden memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai politik atas persetujuan DPR 4) Semua anggota DPR adalah anggota MPR dengan keputusan Presiden Dari pernyataan di atas hubungan lembaga negara yang tepat ditunjukkan pada nomor.... a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 2) dan 3) d. 3) dan 4)

6

5.0

Jawaban terverifikasi

Perhatikan pernyataan berikut ini ! 1) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjelasan lebih rinci teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 2) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan lebih merinci dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 3) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan lebih merinci dalam pasal-pasal 4) Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar penyusunan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Hubungan yang tepat antara teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan pada nomor .... a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 2) dan 3) d. 2) dan 4)

4

5.0

Jawaban terverifikasi