Berikut ini adalah kebijakan pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, kecuali .... a. penerapan aturan penyerahan hasil bumi sebagai pajak (contigenten) b. program kerja paksa (rodi) bagi penduduk Indonesia c. penjualan tanah pada pengusaha perkebunan swasta d. perluasan areal penanaman kopi e. penghapusan penyerahan wajib dan kerja paksa

Halo Rahmat S, kakak bantu jawab yaa Yang bukan merupakan kebijakan pemerintahan Gubernur Jendral Daendels adalah penghapusan penyerahan wajib dan kerja paksa. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan berikut Tugas utama Deandels menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Berikut kebijakan terkait pertahanan : 1. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir pulau Jawa 2. Membangun pangkalan angkatan laut di perlabuhan Anyer dan Ujung Kulon 3. Membangun jalan raya Anyer-Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang 4. Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang Dalam bidang pemerintahan Deandels terpengaruh pemikiran Liberalism pasca revolusi Prancis. Berikut kebijakan terkait pemerintahan: ​​​​​​1. Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya 2. Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta 3. Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional 4. Memungut pajak kepada rakyat pribumi 5. Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial Semoga membantu:)