Adinda V

26 Maret 2024 03:28

Iklan

Adinda V

26 Maret 2024 03:28

Pertanyaan

Berdasarkan TAP MPR RI No IV/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini TNI merupakan alat negara yang berperan dalam…

Berdasarkan TAP MPR RI No IV/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini TNI merupakan alat negara yang berperan dalam…

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

01

:

08

:

47

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Salsabila M

Community

29 Maret 2024 12:08

Jawaban terverifikasi

<p><br>Dalam konteks TAP MPR RI No IV/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia) didefinisikan sebagai alat negara yang berperan dalam:</p><p><strong>Pertahanan Negara</strong>: TNI bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini termasuk melindungi perbatasan negara, menanggapi ancaman terhadap keamanan nasional, dan mengatasi konflik bersenjata yang terjadi di dalam negeri.</p><p><strong>Penanggulangan Bencana</strong>: TNI juga memiliki peran dalam penanggulangan bencana alam dan darurat nasional. Mereka sering kali dikerahkan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat, seperti gempa bumi, banjir, atau erupsi gunung berapi.</p><p><strong>Pembangunan Nasional</strong>: Selain itu, TNI juga terlibat dalam program-program pembangunan nasional, terutama di daerah terpencil atau terisolasi di Indonesia. Mereka dapat memberikan dukungan logistik, teknis, dan keamanan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.</p><p><strong>Pelaksanaan Tugas Lain yang Ditetapkan oleh Undang-Undang</strong>: TNI dapat diberi tugas lain oleh undang-undang yang relevan, selama tugas tersebut sesuai dengan peran dan fungsi TNI yang ditetapkan dalam kerangka hukum yang berlaku.</p>


Dalam konteks TAP MPR RI No IV/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia) didefinisikan sebagai alat negara yang berperan dalam:

Pertahanan Negara: TNI bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini termasuk melindungi perbatasan negara, menanggapi ancaman terhadap keamanan nasional, dan mengatasi konflik bersenjata yang terjadi di dalam negeri.

Penanggulangan Bencana: TNI juga memiliki peran dalam penanggulangan bencana alam dan darurat nasional. Mereka sering kali dikerahkan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat, seperti gempa bumi, banjir, atau erupsi gunung berapi.

Pembangunan Nasional: Selain itu, TNI juga terlibat dalam program-program pembangunan nasional, terutama di daerah terpencil atau terisolasi di Indonesia. Mereka dapat memberikan dukungan logistik, teknis, dan keamanan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tugas Lain yang Ditetapkan oleh Undang-Undang: TNI dapat diberi tugas lain oleh undang-undang yang relevan, selama tugas tersebut sesuai dengan peran dan fungsi TNI yang ditetapkan dalam kerangka hukum yang berlaku.


Iklan

Nanda R

Community

06 April 2024 06:07

Jawaban terverifikasi

<p>Dalam konteks TAP MPR RI No IV/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan alat negara yang berperan dalam:</p><p><strong>Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta keamanan nasional.</strong></p><p>Tugas utama TNI adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara, termasuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. TNI bertanggung jawab untuk melakukan operasi militer dan keamanan, serta terlibat dalam penanganan bencana alam dan situasi darurat lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Seiring dengan pemisahan TNI dan Polri, fungsi keamanan internal negara diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara TNI berkonsentrasi pada tugas-tugas pertahanan eksternal.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Dalam konteks TAP MPR RI No IV/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan alat negara yang berperan dalam:

Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta keamanan nasional.

Tugas utama TNI adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara, termasuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. TNI bertanggung jawab untuk melakukan operasi militer dan keamanan, serta terlibat dalam penanganan bencana alam dan situasi darurat lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Seiring dengan pemisahan TNI dan Polri, fungsi keamanan internal negara diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara TNI berkonsentrasi pada tugas-tugas pertahanan eksternal.

 

 

 


 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

154

0.0

Jawaban terverifikasi

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena... 2. Makna UUD NRI... 3. Amandemen memiliki pengertian... 4. Amandemen terhadap UUD 1945 tidaklah dilakukan tanpa kesepakatan dasar mengenai batasan-batasan perundang-undangan. Yang termasuk batasan tersebut adalah... 5. Kewajiban pelajar terhadap UUD 1945 adalah... 6. Usaha yang paling tepat untuk dilakukan oleh setuap warga negara dalam menyebarkan perulaku positif terhadap UUD 1945 adalah... 7. Perwujudan sikap setia terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh para pendiri negara adalah 8. Sebutkan sistematika UUD 1945 saat ini! 9. Sebutkan dan jelaskan 2 sifat UUD 1945 10. Sebutkan dan tuliskan isi pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang A. Pendidikan B. Agama C. Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat 11. Dalam perjuangan bahasa indonesia pendiri bangsa memasukan tujuan bangsa indonesia. Dasarnegara dan cita-cita bangsa indonesia, dasar negara dan cita-cita bangsa indonesia yang termuat dalam... 12. Pancasila merupakan dasar negara indonesia, hal itu termuat dalam UUD negara indonesia tahun 1945 alinea ke... 13. Pembukaan UUD dasar NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakab satu kesatuan yang dibuat karena... 14. Tujuan bangsa indonesia adalah... 15. Aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu wilayah disebut... 16. UUD NRI 1945 merupakan bentuk peraturan tertinggi dan yang menjadi dasar dan sumber bagi perturang yang lebih rendah merupakan kedudukan UUD sebagai... 17. UUD NRI bersifat singkat artinya... 18. Melalui sidang MPR, telah melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak... 19. Amandemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tahun... 20. Dampak jika tidak ada UUD NRI ? Mohon tolong bantu dijawab ya

32

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan