Bantuin kak

<p>Berikut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada <strong>LKPD PPKn Fase E Kelas X</strong>:</p><p>1. <strong>Bagaimana proses perancangan dasar negara yang bernama Mukaddimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal Piagam Jakarta?</strong></p><p>Proses perancangan Mukaddimah Hukum Dasar atau Piagam Jakarta dimulai dari pembentukan <strong>BPUPKI</strong> (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI, terjadi diskusi dan perdebatan tentang dasar negara antara kelompok <strong>nasionalis sekuler</strong> dan <strong>nasionalis Islam</strong>. Piagam Jakarta dirumuskan oleh <strong>Panitia Sembilan</strong>, yang terdiri dari para tokoh nasional, termasuk Soekarno, Mohammad Hatta, dan beberapa tokoh Islam. Piagam Jakarta memuat lima sila yang menjadi cikal bakal Pancasila.</p><p>2. <strong>Apa yang menjadi inti dari isi Piagam Jakarta?</strong></p><p>Inti dari Piagam Jakarta adalah rumusan awal dasar negara Indonesia yang memuat lima sila:</p><ol><li><strong>Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya</strong>.</li><li>Kemanusiaan yang adil dan beradab.</li><li>Persatuan Indonesia.</li><li>Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.</li><li>Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</li></ol><p>Kalimat pertama dalam Piagam Jakarta, khususnya tentang syariat Islam, menjadi perdebatan dan diubah setelah adanya kompromi.</p><p>3. <strong>Apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukaddimah, terutama frase “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”?</strong></p><p>Frase ini awalnya dimasukkan dalam Piagam Jakarta sebagai bentuk penghargaan terhadap mayoritas Muslim di Indonesia. Namun, beberapa pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan wakil dari daerah yang mayoritas non-Muslim (seperti dari Indonesia Timur) menganggap bahwa frase ini bisa menimbulkan perpecahan dan tidak mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tanggal <strong>18 Agustus 1945</strong>, terjadi kesepakatan untuk mengubah frase ini menjadi <strong>"Ketuhanan Yang Maha Esa"</strong> agar lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama dan kepercayaannya.</p><p>4. <strong>Apa saja peristiwa penting saat penyusunan Mukaddimah Hukum Dasar?</strong></p><p>Beberapa peristiwa penting dalam penyusunan Mukaddimah Hukum Dasar antara lain:</p><ul><li><strong>Pembentukan BPUPKI</strong> pada 29 April 1945, sebagai badan yang bertugas merumuskan dasar negara.</li><li><strong>Sidang BPUPKI</strong> pertama pada Juni 1945, di mana terjadi perdebatan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler mengenai dasar negara.</li><li><strong>Pembentukan Panitia Sembilan</strong> pada 22 Juni 1945, yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta sebagai kompromi antara kedua kelompok.</li><li><strong>Perubahan Piagam Jakarta</strong> pada 18 Agustus 1945, khususnya terkait frase "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".</li></ul><p>Semoga jawaban ini membantu!</p>