Elysia E
30 Januari 2023 11:44
Iklan
Elysia E
30 Januari 2023 11:44
Pertanyaan
Bantu plis.... Makasi.....
Bantu plis....
Makasi.....
1
3
Iklan
B. Hindarto
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta
31 Januari 2023 04:16
<p>Jawaban yang tepat, adalah C. Telah terbentuk pemerintahan baru</p><p> </p><p> Mari simak pembahasan berikut !</p><p>Setelah penandatanganan surat pernyataan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto, Sidang Istimewa MPRS pun digelar pada 7 Maret 1967. MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 MPRS dan mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno, dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto secara de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu juga MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum.</p><p> </p><p>Dengan demikian, jawaban yang tepat, adalah C. Telah terbentuk pemerintahan baru</p><p> </p><p> </p><p>Semoga membantu,ya : - )</p>
Jawaban yang tepat, adalah C. Telah terbentuk pemerintahan baru
Mari simak pembahasan berikut !
Setelah penandatanganan surat pernyataan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto, Sidang Istimewa MPRS pun digelar pada 7 Maret 1967. MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 MPRS dan mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno, dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto secara de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu juga MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum.
Dengan demikian, jawaban yang tepat, adalah C. Telah terbentuk pemerintahan baru
Semoga membantu,ya : - )
· 0.0 (0)
Iklan
BimBim B
31 Januari 2023 03:43
<p>Pada awalnya pemerintah berencana melaksanakan pemilu pada tahun 1968 tetapi ditunda hingga tahun 1971 karena <strong>tidak sesuai dengan rencana MPRS</strong> <strong>(B)</strong>.</p><p>Penting untuk diingat bahwa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengaturan politik di Indonesia pada masa itu. Oleh karena itu, rencana pemilu harus sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan oleh MPRS.</p><p>Jika rencana pemilu tidak sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan oleh MPRS, maka MPRS memiliki hak untuk menunda rencana tersebut. Oleh karena itu, rencana pemilu pada tahun 1968 ditunda hingga tahun 1971 karena tidak sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan oleh MPRS.</p>
Pada awalnya pemerintah berencana melaksanakan pemilu pada tahun 1968 tetapi ditunda hingga tahun 1971 karena tidak sesuai dengan rencana MPRS (B).
Penting untuk diingat bahwa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengaturan politik di Indonesia pada masa itu. Oleh karena itu, rencana pemilu harus sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan oleh MPRS.
Jika rencana pemilu tidak sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan oleh MPRS, maka MPRS memiliki hak untuk menunda rencana tersebut. Oleh karena itu, rencana pemilu pada tahun 1968 ditunda hingga tahun 1971 karena tidak sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan oleh MPRS.
· 0.0 (0)
Gede D
02 Februari 2023 10:45
<p>Jawabannya c </p>
Jawabannya c
· 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
