Bagaimanakah kedudukan MPR sebelum amendemen UUD 1945?

<p>Izin menjawab ya..</p><p>Sebelum amandemen UUD 1945, <strong>Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)</strong> memiliki kedudukan sebagai <strong>lembaga tertinggi negara</strong>. Hal ini didasarkan pada konsep <strong>kedaulatan rakyat</strong> yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi terpimpin. Berikut beberapa karakteristik kedudukan MPR sebelum amandemen:</p><p><strong>Lembaga Tertinggi Negara</strong></p><ul><li>MPR berada di atas semua lembaga negara lainnya, termasuk Presiden.</li><li>MPR berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).</li></ul><p><strong>Kewenangan Mengangkat dan Memberhentikan Presiden</strong></p><ul><li>Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat.</li><li>Jika Presiden dianggap melanggar GBHN, MPR bisa memberhentikannya.</li></ul><p><strong>Anggota MPR terdiri dari DPR dan Utusan Daerah/Golongan</strong></p><ul><li>Keanggotaan MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utusan daerah, dan utusan golongan.</li><li>Tidak dipilih langsung oleh rakyat secara keseluruhan.</li></ul><p>Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain, dan Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu.</p><p>Semoga membantu yaa</p>