Bagaimana upaya pemerintah RI untuk membebaskan Irian Barat?

Usaha untuk memperjuangkan kembalinya Irian Barat dilakukan melalui dua jalur, yaitu diplomasi dan konfrontasi bersenjata. 1. Diplomasi Dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI, pemerintah mengambil langkah penyelesaian melalui jalur diplomasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik bersenjata yang banyak memakan korban. Jalur diplomasi yang dilakukan pemerintah RI adalah melalui forum internasional dan mengadakan perundingan langsung dengan belanda. a. Forum Internasional Langkah-langkah RI dalam Upaya pengembalian Irian Barat melalui forum internasional adalah : 1) Tiap tahun masalah Irian Barat dimasukan dalam agenda Sidang Umum PBB, namun indonesia belum mendapat dukungan 2/3 jumlah suara karena Belanda mendapat dukungan negara Blok Barat. 2) Melalui Konferensi Asia Afrika Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia Afrika, namun belum memenuhi 2/3 jumlah suara karena negara-negara Asia Afrika belum banyak yang menjadi anggota PBB. b. Perundingan dengan Belanda Pada akhir tahun 1950 indonesia mengajak Belanda untuk berunding, namun sampai tahun 1953 Belanda tidak mau diajak berunding. Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat sebagai daerah kekuasaannya dan tidak mau diajak berunding. Indonesia kemudian mengumumkan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak tanggal 10 Agustus 1954. Pada tanggal 3 Mei 1956, indonesia membatalkan persetujuan KMB. Perusahaan-perusahaan belanda yang ada di indonesia diambil alih pemerintah dengan PP No. 23 tahun 1958. Indonesia kemudian mendirikan Provinsi Irian Barat dengan Ibukota sementara di Soasiu, Maluku Utara tamggal 17 Agustus 1956. Dipihak lain, belanda mendirikan negara Papua di Irian Barat dan memperkuat angkatan lautnya. 2. Konfrontasi Politik dan Ekonomi Setelah rapat umum digelar, rakyat dan pemerintah indonesia mulai melaksanakan aksi sepihak, diantaranya : a. Para buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda melakukan aksi mogok, b. Pelarangan terhadap beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda, c. Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di semua wilayah indonesia, d. Penghentian kegiatan perwakilan konsuler Belanda di indonesia. Pemerintah indonesia juga mengambil alih semua persahaan-perusahann milik Belanda di indonesia. Dikeluarkannya peraturan Pemerintah No.23 tahun 1958 menjadi dasar pemerintah indonesia untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik belanda. Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU No.86 tahun 1958 yang memerintahkan dinasionalisasi adalah perusahaan perkebunan, Netherlansche Handels Mattscapij, perusahaan listrik, perusahaan perminyakan, dan rumah sakit CBZ mnejadi RSCM. Pada tanggal 10 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat untuk menggalang dukungan terhadap penyelesaian masalah Irian Barat. Ketegangan antara indonesia dengan belanda mencapai titik puncak dengan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Belanda tanggal 17 Agustus 1960. 3. Konfrontasi Bersenjata Kegagalan perundingan penyelesaian sengketa Irian Barat di forum PBB serta sikap pemerintah yang dianggap terlalu lemah terhadap belanda, menimbulkan beberapa reaksi di masyarakat. Rakyat sudah tidak sabar dan secepatnya ingin mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI. Sampai tahun 1957, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat secara damai. Namun langkah ini tidak membuahkan hasil, belanda tetap bersikap tidak mau menyerahkan Irian Barat. Pemerintah indonesia mengambil keputusan untuk merubah strategi diplomasi dari defensif menjadi ofensif. Pada tanggal 19 Desember 1961, lahirlah Tri Komando Rakyat (Trikora) yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta. Adapun isi Trikora sebagai berikut : a. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, b. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air indonesia c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.