Nadiva N

02 Agustus 2023 06:11

Iklan

Nadiva N

02 Agustus 2023 06:11

Pertanyaan

bagaimana situasi politik pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia?

bagaimana situasi politik pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

19

:

31

:

01

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Lalaliz L

02 Agustus 2023 07:24

Jawaban terverifikasi

Pemerintahan darurat Republik Indonesia terjadi pada periode yang kritis dan penuh tantangan dalam sejarah negara ini. Berikut adalah beberapa situasi politik yang mungkin terjadi selama masa pemerintahan darurat Republik Indonesia: 1. Situasi Perang atau Konflik: Pemerintahan darurat biasanya terjadi dalam situasi darurat seperti perang atau konflik bersenjata. Hal ini dapat terjadi akibat invasi militer dari negara lain, pemberontakan, atau situasi lain yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara. 2. Ketidakstabilan Politik: Pemerintahan darurat biasanya terjadi saat ketidakstabilan politik dan ketegangan sosial di negara tersebut mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bisa karena konflik antar kelompok masyarakat, konflik politik antar partai atau kelompok, atau situasi krisis ekonomi yang parah. 3. Pemberlakuan Hukum Darurat: Pemerintahan darurat seringkali menyertai pemberlakuan hukum darurat untuk menghadapi situasi krisis. Hal ini dapat mengakibatkan pembatasan hak asasi manusia, penangkapan tanpa proses hukum yang adil, dan peningkatan kekuasaan pemerintah untuk mengatasi situasi darurat. 4. Tindakan Cepat dan Kebijakan Darurat: Pemerintahan darurat biasanya mengambil tindakan cepat dan kebijakan darurat untuk menangani krisis. Ini bisa berarti pengalihan dana, mobilisasi militer, pengawasan ketat terhadap media, dan kebijakan lain yang tidak berlaku dalam kondisi normal. 5. Bantuan Internasional: Dalam situasi darurat, pemerintah Republik Indonesia mungkin meminta bantuan internasional untuk membantu mengatasi krisis. Bantuan tersebut bisa berupa bantuan kemanusiaan, bantuan militer, atau bantuan lainnya dari negara-negara lain atau organisasi internasional. Perlu diingat bahwa situasi politik dalam pemerintahan darurat dapat sangat bervariasi tergantung pada penyebab dan konteks krisis yang sedang dihadapi. Selain itu, pemerintahan darurat biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat dan bertujuan untuk mengatasi krisis dan kembali ke kondisi normal sesegera mungkin.


Iklan

N. Shoimah

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Yogyakarta

02 Agustus 2023 10:44

Jawaban terverifikasi

<p>Jawabannya, adalah tidak stabil.</p><p>&nbsp;</p><p>Yuk simak pembahasannya!</p><p>&nbsp;</p><p>Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) merupakan pemerintahan darurat yang didirikan di Bukittinggi dengan diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara. PDRI sebenarnya tidak berumur panjang, yakni hanya berkisar 7 bulan. Dididirkan pada 22 Desember 1948, dan pada pada 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat PDRI kepada Soekarno dan menyatakan berakhirnya PDRI. Dalam waktu yang sebentar tersebut, kondisi politik Indonesia di wilayah Sumatra tidak sekacau di wilayah Jawa. Hal tersebut karena di beberapa wilayah Jawa masih banyak penyerangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Meski demikian, di wilayah Sumatra juga tidak bisa disebut stabil sepenuhnya, karena PDRI harus menyusun kabinet pemerintahan dengan tepat untuk keberlangsungan PDRI. Kondisi politik mulai memasuki fase stabil ketika diadakan Perundingan Roem-Royen pada 14 April 1949. Hal tersebut karena hasil dari perundingan tersebut diantaranya pemerintah RI termasuk para pemimpin yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.</p><p>&nbsp;</p><p>Dengan demikian, kondisi politik pada masa PDRI tidak bisa disebut dalam kondisi stabil karena masih ada upaya Belanda melakukan penyerangan.</p>

Jawabannya, adalah tidak stabil.

 

Yuk simak pembahasannya!

 

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) merupakan pemerintahan darurat yang didirikan di Bukittinggi dengan diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara. PDRI sebenarnya tidak berumur panjang, yakni hanya berkisar 7 bulan. Dididirkan pada 22 Desember 1948, dan pada pada 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat PDRI kepada Soekarno dan menyatakan berakhirnya PDRI. Dalam waktu yang sebentar tersebut, kondisi politik Indonesia di wilayah Sumatra tidak sekacau di wilayah Jawa. Hal tersebut karena di beberapa wilayah Jawa masih banyak penyerangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Meski demikian, di wilayah Sumatra juga tidak bisa disebut stabil sepenuhnya, karena PDRI harus menyusun kabinet pemerintahan dengan tepat untuk keberlangsungan PDRI. Kondisi politik mulai memasuki fase stabil ketika diadakan Perundingan Roem-Royen pada 14 April 1949. Hal tersebut karena hasil dari perundingan tersebut diantaranya pemerintah RI termasuk para pemimpin yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

 

Dengan demikian, kondisi politik pada masa PDRI tidak bisa disebut dalam kondisi stabil karena masih ada upaya Belanda melakukan penyerangan.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

59

5.0

Jawaban terverifikasi