Bagaimana penataan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, jelaskan !

[ANSWER] Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998), Indonesia memiliki beberapa ciri khas dalam penataan politik luar negeri: 1. Netralitas dan Non-Blok: Indonesia tetap mempertahankan kebijakan netralitas dan menjadi anggota Gerakan Non-Blok. Hal ini berarti Indonesia berusaha untuk tidak terlibat dalam konflik besar antara blok-blok besar, seperti Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2. Pancasila sebagai Panduan: Pemerintahan Orde Baru mendasarkan politik luar negerinya pada Pancasila, ideologi nasional Indonesia. Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam hubungan internasional, termasuk dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. 3. Mengutamakan Hubungan Bilateral: Indonesia lebih fokus pada pengembangan hubungan bilateral dengan negara-negara lain daripada terlibat dalam blok politik atau aliansi. Ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga fleksibilitas dalam kebijakan luar negerinya. 4. Penekanan pada Pembangunan Ekonomi: Pemerintahan Orde Baru menekankan pembangunan ekonomi dan mencari dukungan investasi asing serta bantuan pembangunan. Ini tercermin dalam hubungannya dengan negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. 5. Pengaruh Regional: Indonesia aktif dalam organisasi regional, seperti ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara), dan berperan dalam upaya untuk mempromosikan stabilitas dan kerjasama di Asia Tenggara. 6. Penekanan pada Kedaulatan: Indonesia sangat menekankan kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Ini tercermin dalam sikapnya terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia dan konflik regional. 7. Hubungan dengan Timor Timur: Salah satu isu penting dalam sejarah luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah pendudukan Timor Timur. Indonesia mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari negaranya, sementara banyak negara dan organisasi internasional menganggap pendudukan ini sebagai ilegal. Selama Orde Baru, Indonesia mencoba memainkan peran yang lebih aktif dalam politik luar negeri regional dan global, sambil menjaga stabilitas dalam negeri. Namun, pemerintahan ini juga sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia dan masalah lainnya. ~syrf~