Bagaimana menurut pendapat saudara tentang proses penyusunan sila-sila dalam Pancasila apakah sudah sesuai dengan asas demokratis? Jelaskan!

Hai Rahmat S, kakak bantu jawab ya. Pancasila telah diupayakan untuk tersusun secara demokratis dengan menggabungkan berbagai macam ideologi serta paham kebangsaan yang ikut berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Proses perumusan Pancasila berlangsung dalam sidang BPUPKI yang dilanjutkan dalam sidang-sidang PPKI. Komunis tidak dilibatkan dalam penyusunan dasar negara karena pada tahun 1927, PKI telah ditetapkan sebagai partai terlarang oleh Belanda, sehingga hanya kaum nasionalis dan agamis yang ikut menyusun dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila berlangsung pada 28 Mei – 1 Juni 1945. Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang tentang dasar-dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. Dalam keanggotaan panitia kecil, ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara. Sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang Panitia Kecil bersama anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, Panitia Kecil ini kemudian menunjuk sembilan orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan. Anggota Panitia Sembilan itu adalah 1) Ki Bagus Hadikusuma, 2) Kyai Haji Wakhid Hasyim, 3) Muhammad Yamin, 4) Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, 5) Abdul Kahar Muzakir, 6) Abikusno Cokrosuyoso, 7) Moh. Hatta, 8) H. Agus Salim dan 9) Sukarno sebagai ketua. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Sukarno melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia sembilan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta (Djakarta Charter). Bunyi dari Piagam Jakarta, yaitu: 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari setelah kemerdekaan Negara Indonesia diproklamirkan, Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu Laksamana Mayda/Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia Merdeka. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama (Piagam Jakarta) “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Sikap Moh. Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia Merdeka yang baru saja dicapai. Akhirnya, agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, meskipun terdapat banyak kendala dalam proses perumusannya, Pancasila telah diupayakan untuk tersusun secara demokratis dengan menggabungkan berbagai macam ideologi serta paham kebangsaan yang ikut berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Selain itu, para tokoh-tokoh yang menyusun Pancasila pun telah berupaya untuk menyesuaikan isi Pancasila berdasarkan keragaman suku, budaya, dan agama bangsa Indonesia agar tidak terdapat perpecahan di dalamnya. Semoga membantu ya!