Bagaimana kehidupan bangsa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal ?

Hai Rahmat S, Kakak bantu jawab yah. Kehidupan bangsa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet yang cepat, hubungan pusat dan daerah tidak berjalan baik, kemacetan konstituante, perekonomian tidak stabil. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini. Setelah Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal pada 17 Agustus 1950, pemerintahan Indonesia kembali dihadapkan pada permasalahan yang cukup rumit. Masalah tersebut adalah ketidakstabilan politik. Berbagai Peristiwa politik yang terjadi pada demokrasi liberal diantaranya : 1) Pergantian Kabinet yang Cepat Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini: Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957), dan Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959). 2) Hubungan Pusat dan Daerah Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, APRA, pemberontakan Andi Azis,RMS, PRRI, dan Permesta. 3) Kemacetan Konstituante Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante yang menganjurkan agar Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemungutan suara tidak memenuhi kuorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, terjadi lagi kemacetan dalam Konstituante. Pada tanggal 3 Juni 1959 para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante membubarkan diri. 4) Perekonomian tidak stabil Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit atau kekurangan. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini: Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik, Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada, Politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda. Semoga membantu ya.