Dhias T

30 Agustus 2023 09:15

Iklan

Dhias T

30 Agustus 2023 09:15

Pertanyaan

bagaimana akhir dari politik etis?

bagaimana akhir dari politik etis?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

00

:

57

:

51

Klaim

11

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Sahel S

30 Agustus 2023 12:15

Jawaban terverifikasi

<p>Kebijakan Politik Etis atau juga dikenal sebagai Politik Penjajahan Ringan adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda (kini Indonesia) pada awal abad ke-20. Kebijakan ini diperkenalkan pada tahun 1901 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.</p><p>Namun, akhir dari Politik Etis tidak berjalan sesuai dengan harapan. Penerapan kebijakan ini tidak efektif dan tidak sepenuhnya menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi penduduk pribumi. Beberapa faktor yang menyebabkan akhir Politik Etis adalah:</p><p>1. Ekonomi Tidak Berjalan Lancar: Kebijakan Politik Etis tidak mampu mengubah struktur ekonomi kolonial yang masih didominasi oleh kepentingan ekonomi Belanda. Kesenjangan ekonomi antara penduduk pribumi dan penduduk non-pribumi tetap ada, dan pemberian hak-hak lebih besar kepada penduduk pribumi terbatas.</p><p>2. Perlawanan dan Ketidakpuasan: Meskipun Politik Etis bertujuan untuk mendorong perkembangan pendidikan dan kesejahteraan pribumi, banyak elemen bangsa Indonesia merasa tidak puas dengan kebijakan ini. Mereka memandangnya sebagai masih berupa penjajahan dan penindasan oleh pemerintah Belanda.</p><p>3. Perkembangan Nasionalisme Indonesia: Di saat yang bersamaan, gerakan nasionalisme Indonesia semakin kuat. Orang-orang Indonesia mulai menyadari pentingnya kemerdekaan dan merdeka dari penjajahan asing, termasuk dari kebijakan Politik Etis. Perjuangan untuk kemerdekaan semakin meningkat dan mengarah pada perjuangan kemerdekaan yang lebih besar.</p><p>Kekecewaan terhadap kebijakan Politik Etis dan perkembangan nasionalisme Indonesia akhirnya membawa Indonesia pada perjuangan kemerdekaan yang lebih luas. Setelah Perang Dunia II, ketika Belanda lemah karena kekalahan mereka dan tekanan internasional, Republik Indonesia Proklamasi Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, akhir dari Politik Etis terjadi dengan berdirinya Republik Indonesia yang merdeka.</p>

Kebijakan Politik Etis atau juga dikenal sebagai Politik Penjajahan Ringan adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda (kini Indonesia) pada awal abad ke-20. Kebijakan ini diperkenalkan pada tahun 1901 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Namun, akhir dari Politik Etis tidak berjalan sesuai dengan harapan. Penerapan kebijakan ini tidak efektif dan tidak sepenuhnya menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi penduduk pribumi. Beberapa faktor yang menyebabkan akhir Politik Etis adalah:

1. Ekonomi Tidak Berjalan Lancar: Kebijakan Politik Etis tidak mampu mengubah struktur ekonomi kolonial yang masih didominasi oleh kepentingan ekonomi Belanda. Kesenjangan ekonomi antara penduduk pribumi dan penduduk non-pribumi tetap ada, dan pemberian hak-hak lebih besar kepada penduduk pribumi terbatas.

2. Perlawanan dan Ketidakpuasan: Meskipun Politik Etis bertujuan untuk mendorong perkembangan pendidikan dan kesejahteraan pribumi, banyak elemen bangsa Indonesia merasa tidak puas dengan kebijakan ini. Mereka memandangnya sebagai masih berupa penjajahan dan penindasan oleh pemerintah Belanda.

3. Perkembangan Nasionalisme Indonesia: Di saat yang bersamaan, gerakan nasionalisme Indonesia semakin kuat. Orang-orang Indonesia mulai menyadari pentingnya kemerdekaan dan merdeka dari penjajahan asing, termasuk dari kebijakan Politik Etis. Perjuangan untuk kemerdekaan semakin meningkat dan mengarah pada perjuangan kemerdekaan yang lebih besar.

Kekecewaan terhadap kebijakan Politik Etis dan perkembangan nasionalisme Indonesia akhirnya membawa Indonesia pada perjuangan kemerdekaan yang lebih luas. Setelah Perang Dunia II, ketika Belanda lemah karena kekalahan mereka dan tekanan internasional, Republik Indonesia Proklamasi Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, akhir dari Politik Etis terjadi dengan berdirinya Republik Indonesia yang merdeka.


Iklan

Vincent M

Community

02 September 2023 00:30

Jawaban terverifikasi

<p>Politik Etis adalah kebijakan kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada awal abad ke-20. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan sosial di Hindia Belanda. Namun, Politik Etis tidak berlangsung lama dan berakhir dengan beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut:</p><p><strong>Perang Dunia I (1914-1918):</strong> Perang Dunia I menyebabkan perhatian dan sumber daya Belanda terbagi antara urusan perang dan tata kelola koloni mereka. Ini memperlambat pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda.</p><p><strong>Krisis Ekonomi dan Tekanan Keuangan:</strong> Setelah Perang Dunia I, Belanda mengalami krisis ekonomi yang mempengaruhi kemampuannya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di Hindia Belanda sesuai dengan prinsip Politik Etis. Faktor keuangan ini membatasi pelaksanaan kebijakan tersebut.</p><p><strong>Perlawanan dari Kolonialisasi:</strong> Politik Etis dihadapi dengan perlawanan dari sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda yang merasa kebijakan ini tidak memenuhi harapan mereka atau tidak cukup radikal dalam memberikan hak dan keadilan bagi penduduk pribumi.</p><p><strong>Perkembangan Nasionalisme:</strong> Selama tahun 1920-an dan 1930-an, gerakan nasionalis di Hindia Belanda semakin kuat dan aktif. Aktivis nasionalis seperti Soekarno dan Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bukan hanya peningkatan reformasi dalam kerangka Politik Etis.</p><p><strong>Kebijakan Pemerintah Belanda yang Lebih Represif:</strong> Seiring dengan meningkatnya perlawanan dan kegiatan nasionalis di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan yang lebih represif, termasuk penangkapan dan penganiayaan aktivis nasionalis.</p><p><strong>Perang Dunia II (1942-1945):</strong> Pendudukan Jepang di Hindia Belanda selama Perang Dunia II mengakhiri praktis Politik Etis. Jepang menggantikan pemerintah kolonial Belanda dan mengendalikan wilayah ini selama masa pendudukan mereka.</p><p>Akhirnya, setelah Perang Dunia II, perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat, dan pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini akhirnya mengakhiri masa kolonialisme Belanda di Indonesia, meskipun proses perjuangan untuk mengamankan kedaulatan Indonesia berlanjut hingga perang kemerdekaan yang berakhir pada tahun 1949 dengan pengakuan resmi Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Politik Etis dapat dilihat sebagai satu bab dalam sejarah perlawanan dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Politik Etis adalah kebijakan kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada awal abad ke-20. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan sosial di Hindia Belanda. Namun, Politik Etis tidak berlangsung lama dan berakhir dengan beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut:

Perang Dunia I (1914-1918): Perang Dunia I menyebabkan perhatian dan sumber daya Belanda terbagi antara urusan perang dan tata kelola koloni mereka. Ini memperlambat pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda.

Krisis Ekonomi dan Tekanan Keuangan: Setelah Perang Dunia I, Belanda mengalami krisis ekonomi yang mempengaruhi kemampuannya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di Hindia Belanda sesuai dengan prinsip Politik Etis. Faktor keuangan ini membatasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Perlawanan dari Kolonialisasi: Politik Etis dihadapi dengan perlawanan dari sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda yang merasa kebijakan ini tidak memenuhi harapan mereka atau tidak cukup radikal dalam memberikan hak dan keadilan bagi penduduk pribumi.

Perkembangan Nasionalisme: Selama tahun 1920-an dan 1930-an, gerakan nasionalis di Hindia Belanda semakin kuat dan aktif. Aktivis nasionalis seperti Soekarno dan Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bukan hanya peningkatan reformasi dalam kerangka Politik Etis.

Kebijakan Pemerintah Belanda yang Lebih Represif: Seiring dengan meningkatnya perlawanan dan kegiatan nasionalis di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan yang lebih represif, termasuk penangkapan dan penganiayaan aktivis nasionalis.

Perang Dunia II (1942-1945): Pendudukan Jepang di Hindia Belanda selama Perang Dunia II mengakhiri praktis Politik Etis. Jepang menggantikan pemerintah kolonial Belanda dan mengendalikan wilayah ini selama masa pendudukan mereka.

Akhirnya, setelah Perang Dunia II, perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat, dan pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini akhirnya mengakhiri masa kolonialisme Belanda di Indonesia, meskipun proses perjuangan untuk mengamankan kedaulatan Indonesia berlanjut hingga perang kemerdekaan yang berakhir pada tahun 1949 dengan pengakuan resmi Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Politik Etis dapat dilihat sebagai satu bab dalam sejarah perlawanan dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

 

 


 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

86

5.0

Jawaban terverifikasi