B. J. Habibie naik menggantikan Soeharto sebagai presiden Indonesia pasca-Reformasi 1 998. Berbagai permasalahan mulai dari perekonomian hingga pemeri ntahan menanti untuk segera d iselesaikan. Demi tercapainya reformasi demokrasi, Habibie melakukan beberapa langkah, yaitu .... A. MPR memilih presiden dan wakil presiden dan memberikan otonomi kepada Timor Timur B. menyelenggarakan pemilu pada 1999 dan membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden C. menetapkan GBHN dan Amandemen UUD 1 945 serta menyelenggarakan referendum di Timor Timur D. tidak menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan melaksanakan reformasi yang disarankan oleh IMF E. membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelesaikan masalah kerusuhan 1 3- 1 4 Mei 1 998 dan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan tata cara berdemonstrasi

Hai Celine K, Kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat adalah B. Menyelengarakan pemilu pada tahun 1999 dan membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Setelah runtuhnya Orde Baru, maka Indonesia memasuki periode Reformasi yang dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998 ditandainya dengan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden dan digantikan oleh wakilnya saat itu yakni B.J Habibie. Setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Kabinet tersebut bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini diumumkan pada 22 Mei 1998 dan bertugas sejak 23 Mei 1998 hingga masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah Menteri Koordinator, sejumlah Menteri Pemimpin Departemen, sejumlah Menteri Negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Dalam mencapai reformasi demokrasi, pemerintahan Habibie melaksanakan dengan segera pemilihan umum. Pada tanggal 25 Mei 1998, Habibie melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR/MPR untuk melakukan konsultasi sekaligus membahas mengenai Pemilu. Kemudian diputuskanlah pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Hal ini juga berdampak kepada lahirnya Undang-Undang tentang pemilu yakni UU Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Lalu keputusan pemerintah saat itu yang paling penting pula adalah dikeluarkannya Tap MPR no. XII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan ketetapan tersebut, maka diatur bahwa maksimal masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah dua kali periode. Semoga membantu ya 😊