Asas yang dilanggar dalam pelaksanaan penyederhana...

Question

Asas yang dilanggar dalam pelaksanaan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru

Kevin L · Accepted Answer

Pertanyaan ini berkaitan dengan subjek Sejarah, khususnya topik tentang Orde Baru di Indonesia. Konsep yang ditanyakan adalah tentang asas-asas yang dilanggar dalam proses penyederhanaan partai politik pada masa tersebut.

Penjelasan:
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik dengan tujuan untuk mengurangi konflik dan menciptakan stabilitas politik. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa asas yang dilanggar, antara lain:

1. Asas Demokrasi: Penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru dilakukan secara paksa dan tidak melalui proses demokratis. Hal ini bertentangan dengan asas demokrasi yang menekankan pada kebebasan dan hak setiap individu atau kelompok dalam menentukan pilihan politiknya.

2. Asas Keadilan: Dalam proses penyederhanaan, partai-partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah seringkali ditekan dan diperlakukan tidak adil. Ini bertentangan dengan asas keadilan yang menuntut perlakuan yang sama dan adil bagi semua pihak.

3. Asas Kebebasan: Penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru juga melanggar asas kebebasan. Kebebasan untuk mendirikan partai politik dan berpartisipasi dalam proses politik menjadi terbatas.

Kesimpulan:
Asas-asas yang dilanggar dalam pelaksanaan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru adalah asas demokrasi, asas keadilan, dan asas kebebasan. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami konsep ini lebih baik 🙂

Nanda R · Answer

Asas yang dilanggar dalam pelaksanaan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru adalah untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru mengadopsi sistem kepartaian dengan membentuk dua partai berdasarkan pandangan politiknya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Beberapa langkah yang diambil pemerintah Orde Baru dalam penyederhanaan partai politik meliputi:

Penggabungan sembilan partai politik menjadi dua partai berdasarkan pandangan politiknya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia)
Pembagian partai politik dengan ideologi 'kiri' seperti Partai Murba dan Golkar.
Depolitisasi, yaitu upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik

Dalam konteks ini, pelaksanaan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru bertujuan untuk mengharapkan stabilitas politik dan memudahkan pembangunan nasional. Namun, langkah-langkah ini juga mengarah pada pemipisan dan penyaluran aspirasi masyarakat, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik selama beberapa tahun

Asas yang dilanggar dalam pelaksanaan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa