apakah pelantikan B. J Habibie yang tidak dilakukan di gedung MPR sah secara konstitusional?

Hai Agung S, kakak bantu jawab ya. Jawaban adalah sah, karena hal tersebut masih sesuai dengan isi UUD 1945, pada pasal 8 yang berbunyi “jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya”. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J Habibie yang menandai berakhirnya Orde Baru dan menuju Reformasi. Pelantikan B. J Habibie memang berbeda dengan presiden lainnya, dimana pelantikan tidak dilakukan di gedung MPR, tetapi langsung setelah Soeharto mengumumkan kemunduran jabatannya, karena beliau naik untuk menggantikan Pak Harto sebagai wakilnya. Hal tersebut bisa dikatakan sah karena dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya”. Semoga membantu yaa :))