Apakah Daendels memberikan upah kepada rakyat atau bupatinya korupsi?

Halo Dwi Jalan Raya Pos mulai dibangun oleh Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda, Herman Willem Daendels pada tahun 1808. Demi kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di Ujung Barat Jawa Barat ke Panarukan di Ujung Timur Jawa Timur (kira-kira 1000 km). Daendels sebagai perwakilan Prancis atas nama Belanda tentunya membuat sebuah arsip sebagai laporan, mengenai banyaknya biaya yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Namun, tidak banyak arsip ditemukan mengetahui besarnya dana dalam pembuatan jalan pos yang jaraknya 600 pal (kurang lebih 1.000 km) ini. Pemerintah Daendels kala itu hanya menyediakan dana sebesar 30.000 ringgit (1 ringgit atau rijksdaalder = 2,40 gulden yang dalam pelaksanaannya habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia-Buitenzorg (Jakarta-Bogor). Sementara pembangunan rute Buitenzorg sampai Kandanghaur (di Barat Cirebon) digunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan Daendels. Berdasarkan arsip yang ada, pembangunan jalan pos, di Jawa telah menelan korban sebanyak 30.000 orang. Kerja paksa dilakukan oleh para budak atau mereka yang melakukan tindak pidana. Mereka dirantai kaki tangannya. Kerja wajib dilakukan sebagai bentuk pengabdian dari kawula kepada gustinya. Kerja wajib tidak terkait dengan hukuman, melainkan ditetapkan dalam batas waktu tertentu untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Kerja wajib berlaku bagi semua warga pria dewasa yang sehat badannya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pemerintahan Daendels memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah pekerja Jalan Raya Pos. Namun, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Daendels ketika anggaran untuk pembangunan jalan ini tak lagi mencukupi. Semoga membantu ya :)