Apa Upaya Pemerintah Mengenai Persoalan Negara Fed...

Question

Apa Upaya Pemerintah Mengenai Persoalan Negara Federal Dan BFO?

Salsabila S · Accepted Answer

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan negara federal dan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) pada masa awal kemerdekaan terutama berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan:

### 1. **Diplomasi dan Perundingan:**
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta, melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menegosiasikan kembalinya wilayah-wilayah yang tergabung dalam BFO ke dalam Republik Indonesia. Perundingan dilakukan baik dengan pihak Belanda maupun dengan para pemimpin daerah yang tergabung dalam BFO. Salah satu hasil dari diplomasi ini adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, yang menghasilkan kesepakatan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai jalan tengah antara konsep negara federal yang diusung Belanda dan konsep negara kesatuan yang diinginkan oleh Republik Indonesia.

### 2. **Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS):**
Sebagai hasil dari KMB, RIS dibentuk pada Desember 1949 dengan tujuan untuk meredakan ketegangan antara Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO. Dalam struktur federal ini, negara-negara bagian seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lainnya tetap memiliki otonomi, namun mereka terintegrasi dalam satu negara yang lebih besar, yaitu Republik Indonesia Serikat.

### 3. **Konsolidasi Nasional:**
Setelah pembentukan RIS, pemerintah pusat di bawah Soekarno dan Hatta bekerja untuk memperkuat persatuan nasional dan mendorong integrasi negara-negara bagian ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya ini dilakukan melalui pendekatan politik dan diplomasi dengan para pemimpin negara bagian. Di banyak daerah, muncul keinginan untuk bergabung dengan Republik Indonesia sebagai satu negara kesatuan, yang memicu proses integrasi yang lebih cepat.

### 4. **Pembubaran RIS dan Kembali ke NKRI:**
Pada tahun 1950, hanya beberapa bulan setelah terbentuknya RIS, berbagai negara bagian secara sukarela membubarkan diri dan memilih bergabung ke dalam NKRI. Pada Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan, dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Pembubaran RIS dan kembalinya ke NKRI didorong oleh rasa nasionalisme yang kuat di kalangan rakyat Indonesia dan ketidakpuasan terhadap konsep federal yang dianggap sebagai upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruh kolonial mereka.

### 5. **Penegasan Kedaulatan:**
Pemerintah Indonesia juga menegaskan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dengan terus berupaya mengintegrasikan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Irian Barat (Papua), yang masih di bawah kontrol Belanda. Meskipun masalah Irian Barat baru terselesaikan pada 1960-an, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu federalisme dan BFO berhasil mempertahankan negara kesatuan yang stabil dan utuh.

### 6. **Pendekatan terhadap Pemimpin BFO:**
Pemerintah pusat juga melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh BFO untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya persatuan nasional. Beberapa pemimpin BFO kemudian mendukung kembali ke NKRI setelah melihat potensi perpecahan yang bisa terjadi jika federalisme diteruskan.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berhasil mengatasi tantangan negara federal dan BFO, mengonsolidasikan kedaulatan dan integritas wilayahnya, serta memperkuat identitas nasional sebagai satu bangsa yang bersatu.

Rendi R · Accepted Answer

Persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) adalah salah satu isu penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada periode setelah proklamasi kemerdekaan dan masa-masa awal pembentukan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait persoalan tersebut.

Latar Belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda berupaya untuk kembali menguasai Indonesia. Dalam proses ini, Belanda mendirikan negara-negara bagian yang diharapkan bisa menjadi bagian dari negara federal Indonesia di bawah kendali Belanda. Konsep negara federal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan negara kesatuan.

BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara bagian buatan Belanda. BFO berperan dalam mendukung pembentukan negara federal yang diinginkan Belanda, sementara Republik Indonesia tetap berjuang untuk mempertahankan konsep negara kesatuan.

Upaya Pemerintah Indonesia Mengenai Persoalan Negara Federal dan BFO

Menolak Konsep Negara Federal Buatan Belanda

Pemerintah Indonesia, terutama di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, dengan tegas menolak konsep negara federal yang diusulkan oleh Belanda. Negara federal yang dibentuk oleh Belanda dipandang sebagai upaya untuk memecah belah wilayah Indonesia dan menghambat integrasi nasional.
Republik Indonesia menganggap bahwa negara federal yang dipaksakan oleh Belanda tidak mewakili keinginan rakyat Indonesia, karena negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO umumnya adalah negara-negara boneka yang dibentuk oleh Belanda dengan dukungan militer dan politik dari pihak kolonial.

Perundingan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)

Salah satu upaya penting untuk menyelesaikan persoalan negara federal dan BFO adalah melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada tahun 1949. KMB adalah perundingan antara pemerintah Indonesia, Belanda, dan BFO untuk menentukan masa depan politik Indonesia.
Dalam konferensi ini, pemerintah Indonesia berkompromi untuk menerima bentuk negara federal sebagai jalan sementara untuk mencapai kemerdekaan yang diakui secara internasional. Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk sebagai hasil dari KMB, yang terdiri dari beberapa negara bagian termasuk Negara Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang diciptakan Belanda.
Meskipun menerima bentuk federal ini, pemerintah Indonesia memandang RIS sebagai solusi sementara untuk mendapatkan pengakuan internasional dan menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia.

Penyatuan Kembali Menjadi Negara Kesatuan

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri sistem federal dan mengubah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Hal ini karena konsep negara federal dipandang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan yang diperjuangkan sejak proklamasi kemerdekaan.
Dalam waktu kurang dari setahun, mayoritas negara bagian dalam RIS memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali menjadi negara kesatuan, dan RIS dibubarkan.

Mendekati Negara-Negara Bagian dan Masyarakat di Daerah

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendekati masyarakat dan pemimpin lokal di berbagai wilayah negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk meyakinkan para pemimpin dan masyarakat bahwa konsep negara kesatuan lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, upaya dilakukan untuk memperkuat rasa nasionalisme di berbagai wilayah dan memastikan bahwa aspirasi rakyat adalah untuk menjadi bagian dari satu negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat.

Melibatkan BFO dalam Proses Perundingan

Dalam upaya diplomasi, pemerintah Indonesia juga melibatkan perwakilan BFO dalam berbagai perundingan internasional, termasuk dalam KMB, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia berusaha agar negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO mendukung penyatuan kembali Indonesia sebagai negara kesatuan.
Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir memainkan peran penting dalam diplomasi ini dengan bernegosiasi secara cermat, baik dengan Belanda maupun dengan negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO.

Menjaga Persatuan dengan Menawarkan Otonomi kepada Daerah

Untuk menjaga stabilitas dan mengakomodasi kepentingan daerah-daerah yang memiliki perbedaan budaya dan kepentingan politik, pemerintah Indonesia menawarkan otonomi daerah sebagai solusi. Otonomi ini diharapkan bisa menjadi bentuk kompromi agar daerah-daerah yang sebelumnya dijadikan negara bagian dalam sistem federal tetap merasa terwakili dalam negara kesatuan.
Melalui Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang menjadi dasar hukum setelah bubarnya RIS, Indonesia memulai pengaturan otonomi bagi daerah-daerah untuk menjaga persatuan dan mencegah keinginan untuk memisahkan diri.

Kesimpulan:

Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan negara federal dan BFO mencakup langkah-langkah diplomasi, perundingan, dan rekonsiliasi nasional untuk mempertahankan integrasi wilayah dan mengubah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Meskipun sempat menerima bentuk negara federal dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar, pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk menyatukan kembali negara dan mengakhiri sistem federal yang dipaksakan oleh Belanda.

Apa Upaya Pemerintah Mengenai Persoalan Negara Federal Dan BFO?

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?