Apa saja kebijakan pada masa pemerintahan presiden jokowi?

<p>Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat berbagai kebijakan yang diimplementasikan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan selama pemerintahan Presiden Jokowi:</p><p><strong>Program Infrastruktur:</strong></p><ul><li>Pelaksanaan program strategis infrastruktur nasional, seperti proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan proyek strategis lainnya melalui program "Nawa Cita" untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.</li></ul><p><strong>Kebijakan Ekonomi:</strong></p><ul><li>Deregulasi dan reformasi kebijakan ekonomi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha.</li></ul><p><strong>Program Pemberdayaan Masyarakat:</strong></p><ul><li>Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti Dana Desa untuk mendukung pembangunan di tingkat desa dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.</li></ul><p><strong>Penanganan Pandemi COVID-19:</strong></p><ul><li>Implementasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19, termasuk pembatasan sosial, ekonomi, dan dukungan kepada masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).</li></ul><p><strong>Reformasi Birokrasi:</strong></p><ul><li>Upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan mempercepat pelayanan publik melalui program reformasi birokrasi.</li></ul><p><strong>Pembangunan Listrik dan Energi:</strong></p><ul><li>Percepatan pembangunan infrastruktur energi, termasuk proyek pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.</li></ul><p><strong>Kartu Prakerja:</strong></p><ul><li>Peluncuran program Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat dan meningkatkan akses pekerjaan.</li></ul><p><strong>Penanganan Karhutla dan Lingkungan:</strong></p><ul><li>Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta berbagai langkah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, termasuk moratorium izin perkebunan kelapa sawit.</li></ul><p><strong>Reformasi Hukum:</strong></p><ul><li>Upaya reformasi sektor hukum melalui berbagai inisiatif, termasuk penyederhanaan peraturan, perubahan dalam sistem peradilan, dan reformasi hukum agraria.</li></ul><p><strong>Pembangunan Transportasi:</strong></p><ul><li>Peningkatan sistem transportasi nasional, termasuk proyek kereta cepat, modernisasi bandara, dan pengembangan jaringan transportasi umum.</li></ul><p><strong>Program Keluarga Harapan (PKH):</strong></p><ul><li>Pengembangan dan perluasan program bantuan sosial seperti PKH untuk membantu keluarga miskin.</li></ul><p><strong>Percepatan Pembangunan Digital:</strong></p><ul><li>Peningkatan investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, termasuk upaya percepatan pembangunan digital di berbagai sektor.</li></ul><p><strong>Program Pengentasan Kemiskinan:</strong></p><ul><li>Program pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program bantuan sosial.</li></ul>