Apa saja ciri-ciri demokrasi terpimpin?

Ciri-ciri demokrasi terpimpin: 1. Menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi Ciri pertama yang dimiliki oleh sistem demokrasi tersebut ialah lebih menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Jadi, ketika mulai diberlakukannya sistem demokrasi tersebut pada tanggal 5 Juli tahun 1959 maka negara Indonesia resmi berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. 2. Peran partai politik terbatas Ciri kedua yang dimiliki oleh sistem demokrasi tersebut ialah terbatasnya peranan partai politik yang ada di Indonesia. Jadi, seakan-akan keberadaan partai-partai politik di Indonesia hanya menjadi pendukung bagi kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno. 3. Besarnya peranan militer Bahkan, peranan militer pada masa tersebut terdiri atas dua fungsi atau yang faimiliar dengan dwi fungsi yakni sebagai garda pertahanan nasional atau negara serta memiliki sumbangsih tersendiri bagi pemerintah. 4. Semakin berkembangnya paham komunis Ciri keempat dari sistem demokrasi yang rilis pada tahun 1959 tersebut ialah semakin berkembangnya paham komunis di Indonesia. Hal itu tidak lain disebabkan karena adanya hubungan baik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 5. Pencekalan pers Kebijakan pemerintah yang baru terkait pers, membuat sebagian besar pers pun menarik diri dan enggan untuk mengedarkan secara luas berita yang ada. 6. Sentralisasi pada pemerintahan Ciri keenam dari sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia tersebut ialah adanya sentralisasi terhadap pemerintahan. Hal ini membuat sistem demokrasi tersebut menjadi tidak adil, yang mana salah satu contohnya adalah adanya penguasaan yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat. Belum lagi peran partai politik yang tidak jelas dan justru hanya sekadar menimbulkan kekacauan. 7. Banyak peristiwa pelanggaran HAM Ciri terakhir dari sistem demokrasi yang ada pada pemerintahan Presiden Soekarno ialah banyaknya peristiwa pelanggaran HAM khususnya yang menjadi korban adalah masyarakat biasa. Jadi, seakan-akan tidak ada lagi masyarakat yang boleh menentang kebijakan pemerintah kala itu.