Apa langkah-langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru untuk mengatasi kondisi negara?

a. Penataan Kehidupan Politik 1. Pembentukan kabinet pembangunan Kabinet Ampera merupakan kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan kekuasaan dengan tugasnya Dwi Darma, yaitu menciptakan stabilitas politik serta stabilitas ekonomi sebagai suatu persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional 2. Pembubaran PKI dan Organisasi massanya 12 Maret 1966 membubarkan PKI dengan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia 8 Maret 1966, 15 menteri ditangkap karena dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. 3. Penyederhanaan Partai Politik Hal ini berdasarkan atas persamaan program, bukan atas kesamaan ideologi. PPP (Partai Persatuan Pembangunan), gabungan dari NU, Parmusi, PSII dan PERTI PDI (Partai Demokrasi Indonesia), gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai MURBA, IPKI dan Parkindo Golkar (Golongan Karya) 4. Pemilihan Umum Pemilu dilaksankan pada tahun 1971,1977, 1985, 1992, dan 1997 sebagai pemenangnya adalah Golkar. 5. Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI Pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara Kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. 6. Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Penataran P4 adalah bertujuan untuk membentuk suatu pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila serta UUD ’45 yang diharapkan terbentuk dan terpelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. b. Penataan Politik Luar Negeri 1. Kembali menjadi anggota PBB Indonesia tanggal 28 Desember 1966 kembali menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). 2. Normalisasi Hubungan dengan Negara lain Pemulihan hubungan dengan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Pemulihan hubungan dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Pembekuan hubungan diplomatic dengan RRC, pada tanggal 1 Oktober 1967, secara remi menutup Kedutaan Besar di Peking pada 30 oktober 1967. c. Penataan Kehidupan Ekonomi 1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Program stabilisasi adalah dengan melakukan cara membendung laju inflasi. Program rehabilitasi dilakukan dengan cara memulihkan kemampuan berproduksi. 2. Kerjasama Luar Negeri a. Pertemuan Tokyo Tanggal 19-20 September 1966, perundingan antara Indonesia dengan negara kreditor di Tokyo, Jepang supaya menunda pembayaran utang Indonesia. b. Pertemuan Amsterdam Tanggal 23-24 Februari 1967, diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda. Tujuan perundingan tersebut untuk membicarakan bantuan dari luar negeri ke Indonesia serta kemungkinan pemberian bentuk bantuan dengan syarat lunas, yang lebih dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia)