Apa Dampak perjanjian helsinki bagi pemerintah dan masyarakat aceh?? Terimakasih

Halo Wilda A, kakak bantu jawab ya. Dampak perjanjian Helsinki pada 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia, yaitu Aceh mendapat otonomi khusus. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Pada 15 Agustus 2005 terjadi perundingan perdamaian antara GAM dengan pemerintah Indonesia di Helsinski, Finlandia. Guna mengatasi kemelut GAM dengan pemerintah pusat yang berlangsung sejak 1976 hingga tahun 2000an pemerintah mengajak mereka untuk berunding dalam Perjanjian Helsinki pada 2005. Dari perjanjian tersebutlah muncul kesepakatan otonomi khusus di Aceh antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian. Melalui Kesepakatan Helsinki GAM setuju meletakkan senjata dan memberhentikan tuntutannya untuk melepas Aceh dari Indonesia. Hasil kesepakatan ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kesepakatan Helsinki terdiri dari enam bagian, yaitu: 1. Menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 2. Tentang Hak Asasi Manusia. 3. Tentang Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, 4. Tentang Pengaturan Keamanan. 5. Tentang Pembentukan Misi Monitoring Aceh. 6. Tentang Penyelesaian Perselisihan. Dalam Kesepakatan Helsinki sendiri terdapat 71 butir, di antaranya yaitu: a. Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan pada semua sektor publik b. Keamanan nasional c. Hal ikhwal moneter dan fiskal d. Kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama Oleh karena aturan dan kesepakatan pada Perjanjian Helsinski tersebut, Aceh mendapat status daerah otonomi khusus dan GAM tidak lagi menuntut disintegrasi di RI. Semoga membantu ya....