apa dampak dari tantangan kelembagaan politik dalam penerapan nilai nilai pancasila

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Kevin L

Gold

09 Agustus 2024 02:51

Jawaban terverifikasi

Tantangan kelembagaan politik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan keberlangsungan negara Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terkait dengan konsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Jika kelembagaan politik mengalami tantangan, maka kemungkinan terjadinya pergeseran atau distorsi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila juga akan meningkat. Selain itu, tantangan kelembagaan politik juga dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Jika kelembagaan politik tidak mampu menjaga integritas dan kredibilitasnya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka hal ini dapat merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, penting bagi kelembagaan politik untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila agar dapat memastikan keberlangsungan negara yang berdasarkan falsafah Pancasila.

· 0.0 (0)

Rendi R

Community

27 September 2024 14:04

Jawaban terverifikasi

Dampak dari tantangan kelembagaan politik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sangat beragam, terutama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan kelembagaan politik yang gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila bisa mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya:1. Meningkatnya Ketidakadilan Sosial<ul><li>Kesenjangan Ekonomi: Salah satu dampak utama adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial di masyarakat. Ketika lembaga politik tidak menerapkan prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila), kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan memperburuk ketimpangan, sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak merata.</li><li>Diskriminasi Sosial: Gagalnya penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua Pancasila) dapat menyebabkan diskriminasi sosial, baik dalam hal etnis, agama, maupun status ekonomi, yang akhirnya merusak keharmonisan masyarakat.</li></ul>2. Korupsi yang Merajalela<ul><li>Korupsi Sistemik: Ketika prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila tidak diterapkan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, korupsi dapat menjadi masalah sistemik dalam lembaga politik. Hal ini memperlemah integritas lembaga negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.</li><li>Penyalahgunaan Kekuasaan: Korupsi dan nepotisme dalam lembaga politik mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat (sila keempat Pancasila), di mana kekuasaan yang semestinya dijalankan demi kepentingan umum justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.</li></ul>3. Pelemahan Demokrasi<ul><li>Praktik Politik Uang: Tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali terlihat dalam praktik politik uang yang mencederai proses demokrasi. Politik uang ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dan kedaulatan rakyat yang adil.</li><li>Minimnya Partisipasi Publik: Ketika kebijakan politik tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal musyawarah (sila keempat), partisipasi masyarakat dalam proses politik cenderung menurun. Masyarakat menjadi apatis karena merasa suaranya tidak didengarkan, yang dapat memperlemah demokrasi di Indonesia.</li></ul>4. Terpecahnya Persatuan dan Kesatuan<ul><li>Polarisasi Sosial: Kegagalan lembaga politik dalam mengimplementasikan nilai persatuan Indonesia (sila ketiga) dapat menyebabkan polarisasi sosial dan konflik horizontal. Jika lembaga politik cenderung berpihak pada golongan tertentu, maka persatuan nasional bisa terancam dan memicu perpecahan di masyarakat.</li><li>Radikalisme dan Ekstremisme: Kurangnya penegakan nilai-nilai kebangsaan yang tercantum dalam Pancasila bisa membuka peluang bagi tumbuhnya radikalisme dan ekstremisme, yang mengancam keberagaman dan toleransi di Indonesia.</li></ul>5. Menurunnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah<ul><li>Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Negara: Ketika lembaga politik tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini bisa menyebabkan delegitimasi institusi politik dan melemahkan tatanan pemerintahan secara keseluruhan.</li><li>Meningkatnya Protes dan Ketidakpuasan Publik: Dampak lanjutannya adalah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat yang sering diekspresikan melalui protes atau demonstrasi, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.</li></ul>6. Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam<ul><li>Eksploitasi Sumber Daya Alam: Ketika prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila diabaikan, kebijakan politik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam cenderung eksploitatif. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, dan merusak lingkungan dalam jangka panjang.</li></ul>7. Tertinggalnya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia<ul><li>Akses Pendidikan yang Tidak Merata: Jika lembaga politik tidak berperan secara aktif dalam memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas, dampaknya adalah semakin banyak masyarakat yang tertinggal dalam hal pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang mendukung kesejahteraan seluruh rakyat.</li><li>Minimnya Kesempatan Kerja: Ketimpangan dalam pendidikan dan pelatihan yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan berdampak pada sulitnya memperoleh kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.</li></ul>8. Terganggunya Hubungan Luar Negeri<ul><li>Citra Buruk di Mata Internasional: Jika lembaga politik gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, maka Indonesia bisa mendapatkan citra buruk di mata dunia internasional. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan dalam sistem peradilan bisa mengurangi kepercayaan internasional terhadap Indonesia.</li></ul>KesimpulanTantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila oleh kelembagaan politik dapat berdampak sangat serius, mulai dari ketidakadilan sosial, peningkatan korupsi, melemahnya demokrasi, hingga perpecahan nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga-lembaga politik di Indonesia untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implementasi yang konsisten dari nilai-nilai tersebut akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara serta memastikan kesejahteraan seluruh warga negara.

Dampak dari tantangan kelembagaan politik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sangat beragam, terutama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan kelembagaan politik yang gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila bisa mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya:

1. Meningkatnya Ketidakadilan Sosial

Kesenjangan Ekonomi: Salah satu dampak utama adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial di masyarakat. Ketika lembaga politik tidak menerapkan prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila), kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan memperburuk ketimpangan, sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak merata.
Diskriminasi Sosial: Gagalnya penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua Pancasila) dapat menyebabkan diskriminasi sosial, baik dalam hal etnis, agama, maupun status ekonomi, yang akhirnya merusak keharmonisan masyarakat.

2. Korupsi yang Merajalela

Korupsi Sistemik: Ketika prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila tidak diterapkan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, korupsi dapat menjadi masalah sistemik dalam lembaga politik. Hal ini memperlemah integritas lembaga negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penyalahgunaan Kekuasaan: Korupsi dan nepotisme dalam lembaga politik mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat (sila keempat Pancasila), di mana kekuasaan yang semestinya dijalankan demi kepentingan umum justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Pelemahan Demokrasi

Praktik Politik Uang: Tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali terlihat dalam praktik politik uang yang mencederai proses demokrasi. Politik uang ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dan kedaulatan rakyat yang adil.
Minimnya Partisipasi Publik: Ketika kebijakan politik tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal musyawarah (sila keempat), partisipasi masyarakat dalam proses politik cenderung menurun. Masyarakat menjadi apatis karena merasa suaranya tidak didengarkan, yang dapat memperlemah demokrasi di Indonesia.

4. Terpecahnya Persatuan dan Kesatuan

Polarisasi Sosial: Kegagalan lembaga politik dalam mengimplementasikan nilai persatuan Indonesia (sila ketiga) dapat menyebabkan polarisasi sosial dan konflik horizontal. Jika lembaga politik cenderung berpihak pada golongan tertentu, maka persatuan nasional bisa terancam dan memicu perpecahan di masyarakat.
Radikalisme dan Ekstremisme: Kurangnya penegakan nilai-nilai kebangsaan yang tercantum dalam Pancasila bisa membuka peluang bagi tumbuhnya radikalisme dan ekstremisme, yang mengancam keberagaman dan toleransi di Indonesia.

5. Menurunnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah

Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Negara: Ketika lembaga politik tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini bisa menyebabkan delegitimasi institusi politik dan melemahkan tatanan pemerintahan secara keseluruhan.
Meningkatnya Protes dan Ketidakpuasan Publik: Dampak lanjutannya adalah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat yang sering diekspresikan melalui protes atau demonstrasi, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.

6. Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Eksploitasi Sumber Daya Alam: Ketika prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila diabaikan, kebijakan politik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam cenderung eksploitatif. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, dan merusak lingkungan dalam jangka panjang.

7. Tertinggalnya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Akses Pendidikan yang Tidak Merata: Jika lembaga politik tidak berperan secara aktif dalam memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas, dampaknya adalah semakin banyak masyarakat yang tertinggal dalam hal pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang mendukung kesejahteraan seluruh rakyat.
Minimnya Kesempatan Kerja: Ketimpangan dalam pendidikan dan pelatihan yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan berdampak pada sulitnya memperoleh kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

8. Terganggunya Hubungan Luar Negeri

Citra Buruk di Mata Internasional: Jika lembaga politik gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, maka Indonesia bisa mendapatkan citra buruk di mata dunia internasional. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan dalam sistem peradilan bisa mengurangi kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Kesimpulan

Tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila oleh kelembagaan politik dapat berdampak sangat serius, mulai dari ketidakadilan sosial, peningkatan korupsi, melemahnya demokrasi, hingga perpecahan nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga-lembaga politik di Indonesia untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implementasi yang konsisten dari nilai-nilai tersebut akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara serta memastikan kesejahteraan seluruh warga negara.

· 0.0 (0)

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

ada tiga cara penyelesaian konflik secara sederhana (pendekatan kultur atau budaya, diaspora, fan hubungan bilateral), menurut kalian mana yang paling efektif, berilah alasannya dari 5 penyelesaian konflik secara internasional (negosiasi, mediasi dan jasa-jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB), menurut kalian mana yang paling efektif, berilah alasannya

0.0

Jawaban terverifikasi

1. Jelaskan akibat keberagaman masyarakat Indonesia! 2. Jelaskan dan berilah masing-masing dua contoh akibat positif dari konflik yang terjadi dalam masyarakat! 3. Jelaskan macam-macam konflik yang terjadi akibat keberagaman masyarakat dan berilah contohnya! 4. Mengapa dalam masyarakat yang memiliki keberagaman diperlukan harmoni? 5. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman baik dilihat dari agama, suku, ras, bahasa, dan budaya. Berdasarkan pernyataan tersebut, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keberagaman supaya terhindar dari konflik?

5.0

Jawaban terverifikasi

1. penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari masyarakat yang berkaitan demografi 2. penyebab perubahan sosial budaya yang terkait dengan fenomena globalisasi 3. Tanda-tanda sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi 4. Dampak modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Kegiatan manusia di bidang ekonomi yang menunjukkan perubahan ke arah modernisasi 6. Contoh pengaruh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap pola pikir masyarakat 7. Konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat seringkali mengalami kesalahan pahaman, salah satunya kesalahan tersebut menganggap jika menjadi modern adalah mengikuti... 8. arti dari globalisasi 9. Bentuk kearifan lokal di wilayah Madura yang berperan dalam pengelolaan SDA dan dukungan dalam bentuk kebudayaan 10. Syarat menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara 11. Ciri uang kartal, giral 12. Syarat melakukan kegiatan barter 13. Arti dari durability yang merupakan syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang 14. maksud token money dalam nilai intrinsik 15. maksud dengan satuan hitung dalam fungsi uang 16. fungsi uang 17. peranan dan maksud didirikan lembaga keuangan non-Bank / bukan bank 18. maksud dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perbankan 19. tugas Bank Indonesia 20. tugas Bank Umum 21. kegiatan lembaga keuangan non-Bank 22. kelembagaan keuangan non-bank yang memiliki kegiatan yang dilakukan dengan operasi simpan pinjam 23. Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi sebagai penggerak investasi dengan memperhatikan dan memasukan surat berharga 24. Nama lembaga keuangan non bank yang bertugas mengatasi para rensumen 25. Ciri" dari masyarakat ekonomi abad ke 21

5.0

Jawaban terverifikasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter .... a. Ekspansif dengan menaikkan reserve requirement ratio b. Ekspansif dengan menurunkan reserve requirement ratio c. Kontraktif dengan menaikkan reserve requirement ratio d. Kontraktif dengan menurunkan reserve requirement ratio e. Ekspansif dengan menaikkan tingkat diskonto Bila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, ceteris paribus maka .... a. Menimbulkan inflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas b. Menimbulkan deflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas c. Tingkat bunga meningkat di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas d. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas e. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) vertikal Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara .... a. Menurunkan pengeluaran pemerintah (G), menambah pembayaran transfer (Tr) dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx) b. Menurunkan G, mengurangi Tr, dan meningkatkan Tx c. Menurunkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx d. Meningkatkan G, mengurangi Tr, dan menurunkan Tx e. Meningkatkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx Cara yang dilakukan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter adalah .... a. Mengatur jumlah pemberian kredit b. Menetapkan harga surat-surat berharga di pasar uang c. Menetapkan giro wajib minimum (reserved requirement ratio) d. Mengatur tingkat bunga tabungan e. Mengatur tingkat bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1). Menaikkan tarif pajak. 2). Diversifikasi pajak. 3). Menaikkan suku bunga. 4). Politik pasar terbuka. 5). Mengadakan diskriminasi harga. Yang termasuk kebijakan fiskal adalah .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Investasi bank lesu, daya beli melemah akan berdampak kepada apresiasi rupiah terhadap mata uang asing memburuk. Kebijakan moneter yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah .... a. Menaikkan suku bunga bank b. Membeli surat berharga c. Memberikan subsidi kepada masyarakat d. Membatasi pengeluaran negara e. Menaikkan pajak penghasilan Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif adalah .... a. Output bertambah, suku bunga tetap b. Output bertambah, suku bunga turun c. Output bertambah, suku bunga naik d. Output turun, suku bunga naik e. Output turun, suku bunga turun Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, adalah .... a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) b. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan moneter kontraktif (Monetary Contractive Policy)/ Tight Money Policy d. Fasilitas diskonto (Discount Rate) e. Meningkatkan jumlah barang di pasar output Pada saat nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan dari Rp10.500,00 menjadi Rp11.760,00 harga barang impor mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah .... a. Memborong dolar Amerika di pasar uang untuk membayar utang b. Meningkatkan produksi barang dan jasa bagi masyarakat c. Membeli surat berharga jangka panjang di pasar modal d. Menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan e. Menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman Ketika kebutuhan kedelai meningkat dan petani gagal panen karena terserang hama maka pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri yang harganya lebih mahal. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah .... a. Menentukan tarif pajak kedelai lebih rendah dari sebelumnya b. Menentukan standar harga kedelai dari yang rendah sampai mahal c. Memberikan subsidi kepada petani yang menghasilkan kedelai d. Meningkatkan produktivitas kedelai dengan mengganti tanaman padi e. Membatasi impor kedelai dan meningkatkan ekspor ke luar negeri Operasi pasar terbuka dalam pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. Membeli surat berharga pemerintah dan Menjual surat-surat berharga pemerintah b. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menjual surat-surat berharga pemerintah c. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah d. Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah e. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum Perhatikan pernyataan berikut. 1). Politik diskonto 2). Menaikkan pajak 3). Politik pasar terbuka 4). Menaikkan cash ratio 5). Meningkatkan impor 6). Meningkatkan pinjaman Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalah .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 4), dan 5) d. 3), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 6) Kondisi saat pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter adalah .... a. Ekonomi mengalami deflasi b. Perekonomian berada dibawah output potensialnya c. Tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran berada dibawah target tingkat pengangguran d. Tingkat pengangguran berada diatas target tingkat pengangguran e. Ekonomi mengalami inflasi Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10 triliun, pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar dapat bertambah sebesar .... a. Rp10,2 triliun b. Rp12 triliun c. Rp50 triliun d. Rp102 triliun e. Rp500 triliun Bank X menerima tambahan deposit Rp500 juta dan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya. Jumlah uang yang beredar adalah .... a. 50 juta b. 500 juta c. 1.000 juta d. 5.000 juta e. 50.000 juta Apabila GWM atau reserve requirement bank-bank umum sebesar 5%, maka multiplier deposit adalah sebesar .... a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 Jika GWM dinaikkan dari 5% menjadi 10 %, maka .... a. Multiplier naik menjadi 10 kali b. Multiplier turun menjadi 10 kali c. Multiplier tetap d. Multiplier naik menjadi 50 kali e. Multiplier turun menjadi 5 kali Jika defisit riil senilai Rp100 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% dan defisit nominal senilai Rp400 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp1 Triliun b. Rp2 Triliun c. Rp3 Triliun d. Rp4 Triliun e. Rp5 Triliun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,- Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan/persediaan kas (cash ratio policy). Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah .... a. Jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga harga barang akan mengalami penurunan b. Harga barang akan mengalami penurunan sebagai akibat jumlah uang yang beredar berkurang c. Penambah cadangan pada bank umum menimbulkan jumlah uang semakin banyak beredar d. Jumlah barang akan semakin banyak beredar sebagai akibat dari kelangkaan jumlah uang e. Penambahan jumlah barang tidak dapat dihindari karena modal perusahaan semakin bertambah Apabila diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran nominal (nominal deficit) sebesar Rp400 Triliun, defisit anggaran riil (real deficit) sebesar Rp360 Triliun, dan total utang Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, maka tingkat inflasi Indonesia mencapai .... a. 0,5% b. 1,0% c. 1,5% d. 2,0% e. 2,5% Jika defisit riil senilai Rp200 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 10% dan defisit nominal senilai Rp800 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp3 Triliun b. Rp4 Triliun c. Rp5 Triliun d. Rp6 Triliun e. Rp8 Triliun Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral, kecuali .... a. Operasi pasar terbuka b. Menetapkan giro wajib minimum c. Menjual saham d. Kebijakan tingkat diskonto e. Pengawasan kredit secara selektif Apabila tingkat inflasi pada 2020 adalah 10 % dan kemudian pada 2021 menjadi 7 %, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? a. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga turun b. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga naik c. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga tetap d. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga naik e. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga turun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,-

0.0

Jawaban terverifikasi

Pancasila digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam pengelolaan dan menjalankan roda pemerintahan, hal ini Pancasila sebagai... a. dasar negara b. ideologi negara c.pemersatu bangsa d. pedoman negara e. pandangan hidup bangsa Indonesia

3.0

Jawaban terverifikasi