8. salah satu kebijakan Daendels dalam bidang pemerintahan adalah para bupati dijadikan pegawai pemerintah dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan pemerintah Belanda. dampak bagi masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut adalah.... a. bupati semakin jauh dengan rakyatnya b. rakyat semakin kehilangan pendapatan c. bupati mendapat gaji dari pemerintah d. terjadi pengurangan hak–hak bupati terhadap rakyat e. rakyat harus menyerahkan sebagian penghasilan tanah dan tenaganya kepada bupati

Halo Agnesia P., kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah A. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Salah satu kebijakan Herman Willem Daendels (1808-1811) selama menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dalam bidang pemerintahan adalah bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintahan. Kedudukan tradisional tersebut diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Kebijakan tersebut dikarenakan Daendels adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang dinilai feodalistik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk. Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Bagi penguasa pribumi, kebijakan tersebut berdampak pada kondisi yang setiap bulan menerima upah dengan jumlah pasti. Akan tetapi, kondisi tersebut juga mengganggu hubungan patron client antara penguasa dengan rakyat. Hubungan tersebut merupakan hubungan ketergantungan, saling membutuhkan, saling melindungi dan terlindungi. Kondisi ini juga membuat rakyat semakin jauh dari patronnya (pelindungnya). Pejabat pribumi pun kehilangan orang yang dapat dipengaruhi atau dibawah kekuasaannya. Berdasarkan gambaran di atas, kebijakan Daendels tesebut berdampak pada bupati semakin jauh dari rakyatnya. Semoga membantu ya...