Ciciiiiiii C
17 Mei 2024 05:06
Iklan
Ciciiiiiii C
17 Mei 2024 05:06
Pertanyaan
1. sebutkan dasar hukum kesepakatan patokan batas wilayah Indonesia dan malaysia 2. sebutkan regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia 3. apa yang dimaksud asas pada tertis mec nocent nec pro? 4. jelaskan alasan terjadinya sengketa di perairan kepulauan natuna
3
2
Iklan
Kevin L
Gold
23 Mei 2024 14:30
ใJawabanใ: 1. Dasar hukum kesepakatan patokan batas wilayah Indonesia dan Malaysia adalah Perjanjian Batas Wilayah Darat dan Laut Indonesia-Malaysia yang ditandatangani pada 1971. 2. Regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 3. Asas pada tertis mec nocent nec pro adalah asas yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat mengklaim kekuasaan atas wilayah lain tanpa adanya persetujuan dari negara yang bersangkutan. 4. Sengketa di perairan Kepulauan Natuna terjadi karena adanya klaim oleh beberapa negara, termasuk China, yang mengklaim bahwa perairan tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Hal ini berdasarkan pada "Nine-Dash Line" yang diterapkan oleh China. ใPenjelasanใ: 1. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang dalam menentukan batas wilayah mereka. Kedua negara ini memiliki banyak pulau yang berdekatan, sehingga perlu adanya kesepakatan untuk menentukan batas wilayah yang jelas. Perjanjian Batas Wilayah Darat dan Laut Indonesia-Malaysia yang ditandatangani pada 1971 menjadi dasar hukum kesepakatan tersebut. 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah regulasi yang mengatur tentang batas wilayah perairan Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perairan Indonesia adalah perairan yang berada di antara pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia. 3. Asas pada tertis mec nocent nec pro adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat mengklaim kekuasaan atas wilayah lain tanpa adanya persetujuan dari negara yang bersangkutan. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan persetujuan antar negara dalam menentukan batas wilayah. 4. Kepulauan Natuna adalah salah satu wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, karena letak geografisnya yang strategis, banyak negara yang tertarik untuk mengklaim wilayah ini. China, misalnya, mengklaim bahwa perairan di sekitar Kepulauan Natuna berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka berdasarkan pada "Nine-Dash Line". Hal ini menyebabkan sengketa antara Indonesia dan China.
ยท 0.0 (0)
Iklan
Nanda R
Community
24 Mei 2024 23:00
<p>1. Dasar hukum kesepakatan patokan batas wilayah Indonesia dan Malaysia adalah:<br> - Traktat Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tahun 1976<br> - Keputusan Bersama tentang Batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia tahun 1979</p><p>2. Regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia antara lain:<br> - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br> - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br> - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pengukuran dan Penandaan Tanah</p><p>3. Asas pada tertis mec nocent nec pro adalah prinsip hukum yang berarti bahwa hukum berfungsi untuk melindungi yang tidak bersalah dan menghukum pelaku kejahatan. Singkatnya, "hukum tidak boleh merugikan yang tidak bersalah dan harus melindungi yang tidak bersalah."</p><p>4. Sengketa di perairan kepulauan Natuna terjadi karena klaim sumber daya alam di Laut Cina Selatan oleh Tiongkok yang bertentangan dengan klaim Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna. Tiongkok mengklaim sebagian wilayah ZEE Indonesia sebagai bagian dari wilayahnya sendiri, yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara.</p>
1. Dasar hukum kesepakatan patokan batas wilayah Indonesia dan Malaysia adalah:
- Traktat Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tahun 1976
- Keputusan Bersama tentang Batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia tahun 1979
2. Regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia antara lain:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pengukuran dan Penandaan Tanah
3. Asas pada tertis mec nocent nec pro adalah prinsip hukum yang berarti bahwa hukum berfungsi untuk melindungi yang tidak bersalah dan menghukum pelaku kejahatan. Singkatnya, "hukum tidak boleh merugikan yang tidak bersalah dan harus melindungi yang tidak bersalah."
4. Sengketa di perairan kepulauan Natuna terjadi karena klaim sumber daya alam di Laut Cina Selatan oleh Tiongkok yang bertentangan dengan klaim Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna. Tiongkok mengklaim sebagian wilayah ZEE Indonesia sebagai bagian dari wilayahnya sendiri, yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara.
ยท 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
