Rihizz R

02 Juni 2024 23:05

Iklan

Rihizz R

02 Juni 2024 23:05

Pertanyaan

1. Sebuah perusahaan investasi ilegal berhasil menarik dana masyarakat dalam jumlah besar sebelum akhirnya diketahui dan ditutup oleh OJK. Analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh OJK untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. 2. Pada tahun 2020, OJK mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Diskusikan dampak kebijakan ini terhadap sektor perbankan dan ekonomi secara umum.

1. Sebuah perusahaan investasi ilegal berhasil menarik dana masyarakat dalam jumlah besar sebelum akhirnya diketahui dan ditutup oleh OJK. Analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh OJK untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

2. Pada tahun 2020, OJK mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Diskusikan dampak kebijakan ini terhadap sektor perbankan dan ekonomi secara umum.

8 dari 10 siswa nilainya naik

dengan paket belajar pilihan

Habis dalam

01

:

09

:

21

:

39

Klaim

5

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Navniaaa N

03 Juni 2024 02:51

Jawaban terverifikasi

<p>1. Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong.</p><p>dalam hal ini OJK memiliki peranan penting dalam memajukan serta menindaklanjuti hal-hal yang berurusan dengan perbankan dan penyalahgunaan hak milik masyarakat.<br>&nbsp;</p><p>Dalam upaya represif untuk memberantas maraknya tindak investasi bodong oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, OJK membentuk sebuah badan yang bergerak untuk menciptakan rasa kepercayaan bagi masyarakat Indonesia dalam berinvestasi dan menanamkan modalnya yaitu Investor Protection Fraud dalam lembaga perlindungan</p><p>Untuk meminimalisir jumlah korban pinjol ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaporkan data terbaru fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online yang terdaftar atau berizin.</p><p><br><br>2. Hal ini sempat dilakukan oleh pemerintah serta OJK untuk meminimalisir adanya kerugian dan strategi yang diambil untuk bisa memberikan pembantuan dana pada masa sulit di tahun-tahun pada saat covid-19,, namun itu hanya terjadi sebagai penanggulangan dan strategi dan berakhir pada 31 Maret2024 kmrin,, Restrukturisasi utang adalah langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan potensi sengketa atau sengketa aktual terkait utang, baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p><p>Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:</p><p>_Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan.</p><p>_Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi</p>

1. Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong.

dalam hal ini OJK memiliki peranan penting dalam memajukan serta menindaklanjuti hal-hal yang berurusan dengan perbankan dan penyalahgunaan hak milik masyarakat.
 

Dalam upaya represif untuk memberantas maraknya tindak investasi bodong oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, OJK membentuk sebuah badan yang bergerak untuk menciptakan rasa kepercayaan bagi masyarakat Indonesia dalam berinvestasi dan menanamkan modalnya yaitu Investor Protection Fraud dalam lembaga perlindungan

Untuk meminimalisir jumlah korban pinjol ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaporkan data terbaru fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online yang terdaftar atau berizin.



2. Hal ini sempat dilakukan oleh pemerintah serta OJK untuk meminimalisir adanya kerugian dan strategi yang diambil untuk bisa memberikan pembantuan dana pada masa sulit di tahun-tahun pada saat covid-19,, namun itu hanya terjadi sebagai penanggulangan dan strategi dan berakhir pada 31 Maret2024 kmrin,, Restrukturisasi utang adalah langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan potensi sengketa atau sengketa aktual terkait utang, baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

_Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan.

_Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi


Iklan

Nanda R

Community

09 Juni 2024 01:16

Jawaban terverifikasi

<p><strong>1. Langkah-langkah yang Harus Diambil oleh OJK untuk Mencegah Kasus Serupa di Masa Mendatang</strong></p><p>Kasus investasi ilegal yang berhasil menarik dana masyarakat menyoroti pentingnya tindakan pencegahan yang efektif dari OJK untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Berikut adalah beberapa langkah yang seharusnya diambil oleh OJK:</p><p><strong>Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum</strong>: OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan investasi, termasuk yang beroperasi di bawah tanah atau tanpa izin resmi. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal harus ditingkatkan untuk memberikan sinyal keras kepada pelaku kegiatan ilegal.</p><p><strong>Peningkatan Kesadaran Masyarakat</strong>: OJK harus mengadakan kampanye edukasi dan literasi keuangan secara teratur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal. Masyarakat perlu dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda perusahaan investasi ilegal dan memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.</p><p><strong>Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Terkait</strong>: OJK harus meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap praktik investasi ilegal. Kerjasama dengan media massa juga penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas.</p><p><strong>Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi</strong>: OJK perlu terus mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang canggih untuk memantau aktivitas keuangan secara real-time dan mendeteksi potensi kegiatan ilegal. Penggunaan teknologi seperti big data dan analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan.</p><p><strong>Peningkatan Regulasi dan Pengawasan</strong>: OJK harus terus memperbarui regulasi dan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku investasi ilegal. Pengawasan terhadap praktik keuangan yang merugikan masyarakat juga harus diperketat.</p><p><strong>Penyuluhan dan Bimbingan kepada Nasabah</strong>: OJK dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara berinvestasi secara aman dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang risiko investasi dan cara mengelola keuangan dengan bijaksana.</p><p>Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan OJK dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terulangnya kasus investasi ilegal di masa mendatang.</p><p><strong>2. Dampak Kebijakan Relaksasi Kredit COVID-19 terhadap Sektor Perbankan dan Ekonomi</strong></p><p>Kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2020 bertujuan untuk membantu mengurangi be-ban finansial bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Dampak kebijakan ini terhadap sektor perbankan dan ekonomi secara umum adalah sebagai berikut:</p><p><strong>Pertumbuhan Kredit</strong>: Kebijakan relaksasi kredit dapat mendorong pertumbuhan kredit di sektor perbankan karena adanya insentif bagi bank untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi. Hal ini dapat meningkatkan likuiditas dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.</p><p><strong>Stabilitas Sektor Keuangan</strong>: Dengan memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak, kebijakan ini dapat membantu menjaga stabilitas sektor keuangan. Menghindari lonjakan kredit macet dapat mengurangi tekanan pada bank dan mencegah risiko kebangkrutan yang dapat merembet ke sektor lainnya.</p><p><strong>Pemulihan Ekonomi</strong>: Kebijakan relaksasi kredit dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dengan memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengakses dana tambahan yang diperlukan untuk bertahan atau memperluas usaha mereka. Hal ini dapat mengurangi dampak negatif pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi.</p><p><strong>Kesetaraan Akses Keuangan</strong>: Kebijakan ini dapat membantu menjaga kesetaraan akses keuangan dengan memberikan bantuan kepada nasabah yang kurang mampu atau terpinggirkan dalam situasi krisis. Hal ini dapat membantu memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.</p>

1. Langkah-langkah yang Harus Diambil oleh OJK untuk Mencegah Kasus Serupa di Masa Mendatang

Kasus investasi ilegal yang berhasil menarik dana masyarakat menyoroti pentingnya tindakan pencegahan yang efektif dari OJK untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Berikut adalah beberapa langkah yang seharusnya diambil oleh OJK:

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan investasi, termasuk yang beroperasi di bawah tanah atau tanpa izin resmi. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal harus ditingkatkan untuk memberikan sinyal keras kepada pelaku kegiatan ilegal.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: OJK harus mengadakan kampanye edukasi dan literasi keuangan secara teratur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal. Masyarakat perlu dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda perusahaan investasi ilegal dan memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Terkait: OJK harus meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap praktik investasi ilegal. Kerjasama dengan media massa juga penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas.

Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi: OJK perlu terus mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang canggih untuk memantau aktivitas keuangan secara real-time dan mendeteksi potensi kegiatan ilegal. Penggunaan teknologi seperti big data dan analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan.

Peningkatan Regulasi dan Pengawasan: OJK harus terus memperbarui regulasi dan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku investasi ilegal. Pengawasan terhadap praktik keuangan yang merugikan masyarakat juga harus diperketat.

Penyuluhan dan Bimbingan kepada Nasabah: OJK dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara berinvestasi secara aman dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang risiko investasi dan cara mengelola keuangan dengan bijaksana.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan OJK dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terulangnya kasus investasi ilegal di masa mendatang.

2. Dampak Kebijakan Relaksasi Kredit COVID-19 terhadap Sektor Perbankan dan Ekonomi

Kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2020 bertujuan untuk membantu mengurangi be-ban finansial bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Dampak kebijakan ini terhadap sektor perbankan dan ekonomi secara umum adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Kredit: Kebijakan relaksasi kredit dapat mendorong pertumbuhan kredit di sektor perbankan karena adanya insentif bagi bank untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi. Hal ini dapat meningkatkan likuiditas dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Stabilitas Sektor Keuangan: Dengan memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak, kebijakan ini dapat membantu menjaga stabilitas sektor keuangan. Menghindari lonjakan kredit macet dapat mengurangi tekanan pada bank dan mencegah risiko kebangkrutan yang dapat merembet ke sektor lainnya.

Pemulihan Ekonomi: Kebijakan relaksasi kredit dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dengan memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengakses dana tambahan yang diperlukan untuk bertahan atau memperluas usaha mereka. Hal ini dapat mengurangi dampak negatif pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesetaraan Akses Keuangan: Kebijakan ini dapat membantu menjaga kesetaraan akses keuangan dengan memberikan bantuan kepada nasabah yang kurang mampu atau terpinggirkan dalam situasi krisis. Hal ini dapat membantu memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1. jelaskan hubungan antara sistem pembayaran yang efisien dengan efektivitas tugas bank sentral dalam bidang moneter dan perbankan. 2. sebutkan bentuk alat pembayaran nontunai selain kartu ATM dan debit yang umum digunakan di Indonesia, serta menjelaskan penggunaannya 3. jelaskan peran bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal. 4 . bagaimana praktik pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan dan mengusulkan langkah yang tepat untuk memperoleh haknya 5. apa saja jenis lembaga jasa keuangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha sesuai dengan kondisi perusahaan.

5

0.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur β€œdapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara &amp; masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa &amp; marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🀯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

3

5.0

Jawaban terverifikasi

Efektivitas Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar setiap sekolah meminta peserta didiknya untuk belajar di rumah. Kebijakan tersebut terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease Covid-19). Kebujakan tersebut dikeluarkan dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19. Kegiatan belajar di rumah dilakukan dengan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring merupakan pembelajaran tatap muka antara guru dan peserta didik secara langsung tetapi dilakukan melalui online dengan menggunakan jaringan intemet. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal computer (PC) atau laptop yang berhubungan dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan media sosial, seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Zoom Meeting, atau media lainnya sebagai media pembelajaran. Dunia pendidikan merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak Covid-19. Pembelajaran daring merupakansalah satu cara agar peserta didik tetap bisa menuntut ilmu. Namun tidak semua sekolah. Peserta didik dan orang tua siap dengan pembelajaran daring Beberapa peserta didik tidak memiliki gawai, laptopa atau computer untuk menunjang pembelajaran daring. Oleh karena itu, pihak sekolah harus ikut mencari solusi untuk mengantisipasi masalah tersebut. Gagasan pokok paragraf kedua adalah.... a. jenis paragraf dalam pembelajaran daring b. ragam aplikasi untuk pembelajaran daring c. penggunan intemet dalam pembelajaran d. pembelajaran tatap muka guru dan peserta didik e. pelaksanaan sistem pembelajaran daring

18

5.0

Jawaban terverifikasi