1. Pada masa awal kemerdekaan muncul pemberontakan Republik Rakyat Maluku Selatan (RMS) yang mengancam integrasi bangsa. Jelaskan latar belakang terjadinya pemberontakan tersebut! 2. Ida Anak Gde Agung merupakan salah satu tokoh yang berusaha memperjuangkan keutuhan bangsa. jelaskan upaya-upaya yang dilakukan tokoh tersebut! 3. pada Januari 1952 menteri luar negeri Ahmad Soebardjo menandatangani perjanjian mutual security Act atau msa yang berujung pada jatuhnya kabinet Sukiman titik Mengapa perjanjian tersebut menyebabkan jatuhnya pemerintahan kabinet Sukiman? 4. penerapan sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet. menurut anda benar atau salah pernyataan tersebut? Jelaskan dasar pendapat anda! 5. salah satu upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal dilakukan dengan nasionalisasi perusahaan asing. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut? 6. pada awal 1970-an yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan rakyat di daerah Sumatera dan Sulawesi atas pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat titik gerakan ini menginginkan perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. gerakan yang dimaksud adalah? 7. S Parman merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. peran tersebut ditunjukkan saat dirinya menjabat kepala staf gubernur militer Jakarta Raya saat itu S Parman berhasil membongkar gerakan reaksi yang dilakukan oleh? 8. maklumat nomor X yang dikeluarkan oleh wakil presiden Muhammad Hatta pada 16 Oktober 1945 memicu permasalahan dalam tubuh Angkatan Perang yang menunjukkan tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan perang. permasalahan tersebut mendorong ditetapkannya kebijakan? 9. kabinet wilopo resmi menjalankan pemerintahan sejak 30 Maret 1952. Aspek yang menarik dari kabinet tersebut adalah penerapan sistem kabinet yaitu? 10. pada masa demokrasi liberal Sumitro djojohadikusumo memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi berupa bimbingan konkter dan bantuan kredit. Kebijakan ini disebut dengan?

Halo Eva N 1. RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, yang pada saat itu sebagai bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT). Latar belakang terjadinya pemberontakan RMS diawali dari bergabungnya Federasi Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur bergabung dengan NKRI pada akhir Maret 1950. Sedangkan Soumokil enggan untuk bergabung dengan NKRI, dan ingin mempertahankan negara ferderasi NIT. Soumokil dibantu oleh pasukan istimewa KNIL bentukan Raymond Westerling. 2. Peran Anak Agung dalam politik dimulai di Negara Indonesia Timur (NIT), mula-mula sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian sebagai Perdana Menteri (Desember 1947 sampai Desember 1949). Ida Anak Agung Gde Agung berupaya mencari penyelesaian untuk permasalahan negara. Akhirnya pada tanggal 19 Januari 1948, Pemerintah RI mengakui NIT. 3. Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah karena diterimanya mutual security act, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1951 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunis. Akibat dari penandatanganan ini, kabinet Sukirman yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wiryosanjoyo, dianggap melanggar prinsip hubungan luar negeri “bebas aktif”, dan menjadikan Indonesia bersekutu dengan Amerika Serikat. 4. pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian kabinet karena pada masa Demokrasi Liberal Indonesia menganut sistem kepartian multipartai dan tiap-tiap partai lebih mementingkan kepentingan golongannya dan partainya masing-masing. Sistem pemerintahan parlementer di mana kedudukan kabinet sangat tergantung pada kekuasaan di parlemen dan kabinet sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. 5. Nasionalisasi berarti, pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta menjadi milik negara baik sebagian maupun sepenuhnya. Pada masa Demokrasi Liberal, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing untuk mendorong pendapatan negara dan menggerakkan roda ekonomi masa awal kemerdekaan. Kebijakan ini sebagian besar berpengaruh pada perusahaan milik Belanda, meskipun ada juga perusahaan milik Jepang atau bahkan pengusaha lokal Indonesia yang menjadi objek kebijakan nasionalisasi.undefined 6. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah gerakan pertentangan antara pemerintah RI dan daerah. Gerakan ini muncul pada 1950 di Sumatera. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat saat itu 7. Pada Tahun 1949, ia diangkat menjadi Kepala Staf untuk Gubernur Militer Jabodetabek dan dipromosikan menjadi mayor. Pada masa jabatannya ini, S. Parman berhasil menggagalkan plot oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kelompok pemberontak yang dipimpin Raymond Westerling. Saat itu, APRA berencana untuk membunuh komandan menteri pertahanan dan angkatan bersenjata. 8. Kebijakan RERA (Reorganisasi dan Rasionalisasi) diterapkan secara efektif pada masa pemerintahan Kabinet Moh. Hatta. Pada masa ini kebijakan RERA bertujuan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Tujuan ini dicapai dengan meleburkan TNI-Masyarakat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin ke dalam TNI. Semua laskar kiri harus meleburkan diri dalam TNI dan menaati perintah TNI. Selain itu, Moh. Hatta melihat permasalahan ekonomi sebagai acuan untuk menyederhanakan Angkatan Perang. Pembiayaan Angkatan Perang juga menjadi suatu permasalahan besar karena adanya inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, Moh. Hatta memfokuskan kebijakan RERA ke arah pengurangan personel Angkatan Perang. 9. Kabinet Wilopo dalam sejarahnya merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Salah satu program kerja Kabinet Wilopo di bidang organisasi ketatanegaraan adalah menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 tentu tidak lepas dari kontribusi pemerintahan Kabinet Wilopo. 10. Kebijakan Gerakan Benteng merupakan rangkaian kebijakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Kebijakan Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Kebijakan ini dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret dan bantuan kredit. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia yang baru merdeka. Mapel: Sejarah kelas: 12 SMA Topik: Indonesia Masa Awal kemerdekaan sampai Terpimpin Semoga Membantu Ya : )