Anonim A

11 November 2023 23:51

Iklan

Iklan

Anonim A

11 November 2023 23:51

Pertanyaan

1. Jika Sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, apa yang akan dilakukan oleh MPR? 2. Carilah perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI tahun 1945 diamandemen! 3. Mengapa khusus pasal mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan? 4. Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?


1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Cndra C

13 November 2023 05:45

Jawaban terverifikasi

1. Jika Sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, MPR akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur perubahan UUD dipenuhi. Ini dapat mencakup mengulangi proses perubahan dengan memperbaiki kekurangan yang ada atau mengajukan usulan perubahan yang memenuhi persyaratan pada sidang MPR berikutnya. 2. Peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI tahun 1945 diamandemen memiliki perbedaan yang signifikan. Sebelum UUD NRI tahun 1945 diamandemen, MPR berperan sebagai lembaga legislatif tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Namun, setelah UUD NRI tahun 1945 diamandemen, peran MPR berubah menjadi lembaga yang lebih fokus pada fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pasal mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan karena pasal tersebut dianggap sebagai pasal yang bersifat "clausa petris" atau pasal yang tidak dapat diubah. Pasal ini menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Keputusan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan telah diambil sejak awal pembentukan negara dan dianggap sebagai prinsip dasar yang tidak dapat diubah. 4. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena dianggap sebagai bagian yang fundamental dan prinsipil dari konstitusi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan negara Indonesia yang menjadi dasar bagi seluruh isi UUD. Perubahan Pembukaan UUD 1945 akan mempengaruhi esensi dan identitas konstitusi Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai bagian yang tetap dan tidak dapat diubah.


Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

08 April 2024 10:14

Jawaban terverifikasi

<ol><li>Jika Sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, MPR tidak akan dapat melakukan perubahan terhadap UUD tersebut dan usul perubahan tersebut akan ditolak.</li><li>Peran MPR sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 mengalami perubahan signifikan. Sebelum amendemen, MPR memiliki peran sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang merumuskan undang-undang dasar negara. Setelah amendemen, MPR tetap mempertahankan fungsi sebagai lembaga negara tertinggi, namun kewenangannya lebih terbatas dalam mengamandemen UUD dan lebih fokus pada pengawasan kinerja pemerintah.</li><li>Pasal mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena sudah menjadi azas yang telah disepakati secara bersama pada saat pembentukan negara Indonesia. Azas tersebut menjadi dasar bagi kesatuan wilayah, kedaulatan, dan keutuhan NKRI.</li><li>Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan konstitusi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencerminkan semangat, cita-cita, dan tekad bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa, pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai titik awal dan identitas dari konstitusi Indonesia.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

  1. Jika Sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, MPR tidak akan dapat melakukan perubahan terhadap UUD tersebut dan usul perubahan tersebut akan ditolak.
  2. Peran MPR sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 mengalami perubahan signifikan. Sebelum amendemen, MPR memiliki peran sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang merumuskan undang-undang dasar negara. Setelah amendemen, MPR tetap mempertahankan fungsi sebagai lembaga negara tertinggi, namun kewenangannya lebih terbatas dalam mengamandemen UUD dan lebih fokus pada pengawasan kinerja pemerintah.
  3. Pasal mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena sudah menjadi azas yang telah disepakati secara bersama pada saat pembentukan negara Indonesia. Azas tersebut menjadi dasar bagi kesatuan wilayah, kedaulatan, dan keutuhan NKRI.
  4. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan konstitusi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencerminkan semangat, cita-cita, dan tekad bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa, pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai titik awal dan identitas dari konstitusi Indonesia.

 


 


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

azas wawasan nusantara yang menyatakan bahwa keberanian, berfikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya, adalah

526

0.0

Jawaban terverifikasi