1. Jika Sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, apa yang akan dilakukan oleh MPR? 2. Carilah perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI tahun 1945 diamandemen! 3. Mengapa khusus pasal mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan? 4. Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?

1. Jika Sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, MPR akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur perubahan UUD dipenuhi. Ini dapat mencakup mengulangi proses perubahan dengan memperbaiki kekurangan yang ada atau mengajukan usulan perubahan yang memenuhi persyaratan pada sidang MPR berikutnya. 2. Peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI tahun 1945 diamandemen memiliki perbedaan yang signifikan. Sebelum UUD NRI tahun 1945 diamandemen, MPR berperan sebagai lembaga legislatif tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Namun, setelah UUD NRI tahun 1945 diamandemen, peran MPR berubah menjadi lembaga yang lebih fokus pada fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pasal mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan karena pasal tersebut dianggap sebagai pasal yang bersifat "clausa petris" atau pasal yang tidak dapat diubah. Pasal ini menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Keputusan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan telah diambil sejak awal pembentukan negara dan dianggap sebagai prinsip dasar yang tidak dapat diubah. 4. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena dianggap sebagai bagian yang fundamental dan prinsipil dari konstitusi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan negara Indonesia yang menjadi dasar bagi seluruh isi UUD. Perubahan Pembukaan UUD 1945 akan mempengaruhi esensi dan identitas konstitusi Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai bagian yang tetap dan tidak dapat diubah.