1. Jika pemerintah menaikkan belanja infrastruktur, dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ... a. Menurunkan produktivitas b. Membatasi investasi c. Menurunkan tabungan d. Meningkatkan kapasitas produksi e. Mengurangi kualitas SDM 2. Pertumbuhan ekonomi positif tanpa disertai pembangunan menyebabkan ... a. Kesenjangan sosial b. Pemerataan pendapatan c. Peningkatan kualitas SDM d. Peningkatan IPM e. Stabilitas sosial

7. Berikut merupakan definisi yang paling tepat untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi adalah.... a. proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental, percepatan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan b. peningkatan produktivitas SDM dalam rangka usaha peningkatan pembangunan ekonomi c. berkurangnya gap kesenjangan ekonomi sebagai akibat berhasilnya pembangunan ekonomi d. peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu negara dalam periode waktu tertentu e. peningkatan jumlah serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu

1

0.0

Jawaban terverifikasi

IDB (Islamic Development Bank) dan ADB (Asian Development Bank) merupakan lembaga keuangan multilateral untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota serta mengurangi kemiskinan. Kedua lembaga tersebut memiliki tujuan dan prinsip yang sama, bahkan IDB dan ADB berkolaborasi untuk membentuk lembaga pendanaan infrastruktur syariah atau Islamic Infrastructure Fund (IIF) pertama di Asia. IFF akan menjadi lembaga pendanaan berbasis syariah untuk 12 negara yang menjadi anggota IDB dan ADB yang salah satunya adalah Indonesia. Dampak positif adanya IFF bagi Indonesia adalah …. A. meningkatkan investasi syariah untuk membantu negara anggota lainyang membutuhkan B. munculnya paham paham radikalisme karena Indonesia adalah negara yang plural C. meningkatkan investasi asing sehingga dapat menciptakan banyaknya privatisasi D. menambah pendanaan infrastruktur sehingga dapat meratakan pembangunan nasional E. menjadikan banyaknya bank yang tidak berbasis syariah menjadi terlikuidasi

2

0.0

Jawaban terverifikasi

Indonesia sudah banyak bergabung dengan organisasi-organisasi internasional baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam bidang ekonomi, kerja sama ini akan mendorong terjadinya peningkatan produktifitas dari sisi kualitas sumber daya manusia. Hal yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah …. A. pertukaran pelajar dengan negara lain B. pertukaran modal dalam bentuk alat produksi C. pertukaran data nasional D. pertukaran tenaga ahli untuk alih teknologi E. pertukaran budaya kerja.

1

0.0

Jawaban terverifikasi

Pada abad ke-17 hingga abad ke-19, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang disebut Sakoku. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan kestabilan internal Jepang dengan mengurangi pengaruh asing. Kebijakan Sakoku Jepang memengaruhi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi Jepang pada masa itu karena... A. mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan membatasi perdagangan internasional. B. memperkuat struktur politik internal dengan mengurangi konflik internal C. membatasi kemajuan teknologi dan budaya Jepang dengan membatasi hubungan dengan negara asing D. menyebabkan isolasi budaya Jepang sehingga menghambat perkembangan seni dan sastra. E. mendorong peningkatan pertahanan militer untuk mengantisipasi ancaman dari luar

3

0.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara & masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa & marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

5

5.0

Jawaban terverifikasi