1. Jelaskan beberapa perbedaan kehidupan masyarakat Indonesia antara masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin! 2. Jelaskan dan berikan contoh penyimpangan konstitusi yang dilakukan presiden seokarno pada masa dekomrasi terpimpin!

1. Perbedaan Kehidupan Masyarakat Indonesia antara Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Demokrasi Liberal (1950-1959) * Multipartai: Terdapat banyak partai politik dengan ideologi yang beragam, sehingga persaingan politik sangat ketat. * Kebebasan Pers: Pers memiliki kebebasan yang luas untuk menyampaikan kritik dan pendapat. * Liberalisme Ekonomi: Ekonomi bersifat liberal dengan peran swasta yang besar. * Stabilitas Politik: Relatif kurang stabil karena banyaknya partai politik dan sering terjadi pergantian kabinet. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) * Satu Partai: Kekuasaan terpusat pada partai politik yang mendukung Presiden Soekarno, yaitu PNI. * Pembatasan Kebebasan: Kebebasan pers dan berpendapat dibatasi, kritik terhadap pemerintah tidak ditoleransi. * Nasionalisme Ekonomi: Ekonomi lebih bersifat sentralistik dengan intervensi negara yang kuat. * Stabilitas Politik: Lebih stabil dibandingkan masa Demokrasi Liberal, namun otoritarianisme semakin kuat. Perbedaan Utama: * Sistem Politik: Demokrasi Liberal bersifat multipartai dan liberal, sedangkan Demokrasi Terpimpin bersifat sentralistik dan otoriter. * Kebebasan Sipil: Demokrasi Liberal lebih menjamin kebebasan sipil, sedangkan Demokrasi Terpimpin membatasi kebebasan. * Ekonomi: Demokrasi Liberal lebih bersifat liberal, sedangkan Demokrasi Terpimpin lebih bersifat sentralistik. 2. Penyimpangan Konstitusi oleh Presiden Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan beberapa tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap konstitusi, antara lain: * Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Melalui dekrit ini, Presiden Soekarno membubarkan konstitusi sementara dan kembali ke UUD 1945. Tindakan ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaannya. * Pembentukan MPRS: Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk dalam mengubah UUD 1945. * Pembentukan Kabinet Kerja: Presiden Soekarno sering melakukan reshuffle kabinet dan membentuk kabinet-kabinet kerja yang berorientasi pada kepribadiannya. * Pembentukan Nasakom: Konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang digagas oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai upaya untuk menggabungkan ideologi yang berbeda-beda, yang dapat menimbulkan konflik. * Pembentukan Angkatan ke-5: Pembentukan Angkatan ke-5 (Angkatan ke-5 adalah sebutan untuk golongan pemuda dan mahasiswa yang mendukung Presiden Soekarno) dianggap sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan di luar partai politik yang ada. Dampak Penyimpangan Konstitusi: * Pelemahan Demokrasi: Penyimpangan konstitusi ini melemahkan sistem demokrasi di Indonesia dan mengarah pada otoritarianisme. * Konflik Politik: Perbedaan pendapat mengenai kebijakan Presiden Soekarno memicu konflik politik dan sosial. * Krisis Ekonomi: Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin seringkali tidak efektif dan menyebabkan krisis ekonomi