1. Bandingkan kebijakan kebijakan yang dibuat oleh Daendels, Raffles, dan Van den Bosch dalam pemerintahan dan ekonomi (keuangan)

Halo Nasya Herman William Daendels merupakan seorang gubernur jendral di Indonesia yang menjabat pada tahun 1808-1811. Beberapa kebijakan-kebijakan Daendels. 1. Dalam bidang politik pemerintahan: (1) Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. (2) Menmbagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. (3) Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah colonial. (4) Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik. 2. Dalam bidang sosial ekonomi: (1) Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. (2) Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. (3) Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. (4) Memungut pajak kepada rakyat pribumi. (5) Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles merupakan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda yang terbesar. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811. Beberapa kebijakan yang ditetapkan Raffles adalah: 1. Pada bidang politik: (1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan (berlangsung hingga 1964), yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. (2) Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. (3) Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. 2. Pada bidang ekonomi: (1) Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. (2) Menetapkan sistem sewa tanah (landrent system). (3) Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. (4) Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. (5) Mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Johannes graaf van den Boschadalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 – 1834. Beberapa kebijakan yang ditetapkan van den Bosh diantaranya adalah: 1. Pada bidang pemerintahan: (1) Membagi pulau jawa menjadi 9 pemerintahan. (2) Menyelesaikan masalah keuangan di Indonesia yakni dengan cara mengeluarkan uang kertas. (3) Meningkatkan berbagai usaha dalam pemasukan uang dari hindia belanda untuk mengisi kas belanda. 2. Pada bidang ekonomi: (1)Menerapkan sistem verplichte leverantie. Pengertian Verplichte Leverantie adalah sistem dimana para petani dipaksa menjual hasil pertanian hanya kepada pemerintah belanda dan dengan harga yang serendah rendahnya. Itulah arti verplichte leverantie. (2) Menerapkan sistem contingenten yaitu penyerahan sebagian wajib pajak dari hasil bumi kepada pemerintah belanda. (3) Memperluas daerah preangel stelsel yakni daerah berwajiban menanam tanaman kopi. (4) Menerapkan sistem tanam paksa atau culturstelsel. (5)Menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Dengan demikian, kebijakan pemerintahan pada masa Daendels adalah membatasi peran kerajaan dalam kehidupan masyarakat, pada masa Raffles menghapuskan sistem feodal dalam kerajaan, dan pada masa van den Bosch para bangsawan dijadikan sebagai pengawas berjalannya tanam paksa. Pada bidang ekonomi, Daendels menerapkan kebijakan penyerahan wajib, pada masa Raffles menetapkan kebijakan landrent, dan pada masa van den Bosh menerapkan kebijakan culturstelse. Mapel: Sejarah Kelas: 11 SMA Topik: Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa Semoga membantu ya.