Layla A

05 November 2024 10:55

Iklan

Layla A

05 November 2024 10:55

Pertanyaan

* Ttg PKn Paradigma Baru ..... * Ttg P sebagai dasar negara dan ideologi negara .... * Ttg ideologi terbuka .... * Ttg Proklamasi ..... * Ttg konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (bentuk.... negara, bentuk pemerintahan dan sistem..... pemerintahan nya).... * Ttg norma dan contohnya .... * Ttg perda dan contohnya..... * Ttg pemerintah dan pemerintahan dari yang terendah s.d tertinggi .... * Ttg Hak dan Kewajiban .... * Ttg Hak dan Kewajiban WN yang tercantum di UUD 45....

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

08

:

39

:

20

Klaim

3

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Rendi R

Community

27 November 2024 12:57

Jawaban terverifikasi

<p>&nbsp;</p><p><strong>1. PKn Paradigma Baru</strong></p><p>PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) paradigma baru berfokus pada pengembangan kompetensi warga negara yang kritis, demokratis, dan berwawasan global. Pendekatan ini menekankan pada:</p><ul><li><strong>Pendidikan nilai dan moral:</strong> Membentuk sikap cinta tanah air dan toleransi.</li><li><strong>Keterampilan berpikir kritis:</strong> Mengajarkan analisis terhadap isu sosial, politik, dan kebangsaan.</li><li><strong>Pemberdayaan warga negara:</strong> Mengasah kemampuan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.</li></ul><p><strong>2. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara</strong></p><ul><li><strong>Sebagai dasar negara:</strong><br>Pancasila menjadi pedoman hukum dalam penyelenggaraan negara. Semua peraturan dan kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.</li><li><strong>Sebagai ideologi negara:</strong><br>Pancasila menjadi pedoman moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mencerminkan kebersamaan dan pluralisme.</li></ul><p><strong>3. Ideologi Terbuka</strong></p><p>Ideologi terbuka adalah ideologi yang fleksibel, dinamis, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai dasarnya. Contoh ideologi terbuka: <strong>Pancasila</strong>, karena dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan politik sambil mempertahankan nilai-nilainya.</p><p><strong>4. Proklamasi</strong></p><p>Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah momen deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Proklamasi:</p><ul><li>Merupakan pernyataan kedaulatan.</li><li>Menjadi dasar pembentukan negara Indonesia yang merdeka.</li></ul><p><strong>5. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia</strong></p><ul><li><strong>UUD 1945 (1945–1949):</strong> Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial.</li><li><strong>Konstitusi RIS (1949–1950):</strong> Bentuk negara federal, sistem pemerintahan parlementer.</li><li><strong>UUDS 1950 (1950–1959):</strong> Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan parlementer.</li><li><strong>UUD 1945 (1959–sekarang):</strong> Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial.</li></ul><p><strong>6. Norma dan Contohnya</strong></p><p>Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku masyarakat. Jenis-jenis norma:</p><ul><li><strong>Norma agama:</strong> Larangan mencuri menurut ajaran agama.</li><li><strong>Norma kesusilaan:</strong> Tidak menghina orang lain.</li><li><strong>Norma hukum:</strong> Dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP).</li><li><strong>Norma kesopanan:</strong> Mengucapkan salam saat bertamu.</li></ul><p><strong>7. Perda dan Contohnya</strong></p><p>Perda (Peraturan Daerah) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur urusan daerah.<br>Contoh:</p><ul><li><strong>Perda Nomor 2 Tahun 2021:</strong> Tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta.</li><li><strong>Perda Nomor 4 Tahun 2020:</strong> Tentang penanggulangan COVID-19 di Jawa Timur.</li></ul><p><strong>8. Pemerintah dan Pemerintahan dari yang Terendah hingga Tertinggi</strong></p><ul><li><strong>Pemerintah Desa/Kelurahan:</strong> Dipimpin oleh kepala desa/lurah.</li><li><strong>Pemerintah Kecamatan:</strong> Dipimpin oleh camat.</li><li><strong>Pemerintah Kabupaten/Kota:</strong> Dipimpin oleh bupati/wali kota.</li><li><strong>Pemerintah Provinsi:</strong> Dipimpin oleh gubernur.</li><li><strong>Pemerintah Pusat:</strong> Dipimpin oleh presiden.</li></ul><p><strong>9. Hak dan Kewajiban</strong></p><ul><li><strong>Hak:</strong> Sesuatu yang didapatkan oleh individu, misalnya hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan.</li><li><strong>Kewajiban:</strong> Sesuatu yang harus dilakukan, misalnya membayar pajak, mematuhi hukum.</li></ul><p><strong>10. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945</strong></p><ul><li><strong>Hak:</strong><ul><li>Pasal 27: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.</li><li>Pasal 28A–28J: Hak hidup, pendidikan, kesehatan, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum.</li></ul></li><li><strong>Kewajiban:</strong><ul><li>Pasal 27 ayat (3): Wajib membela negara.</li><li>Pasal 28J ayat (1): Menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.</li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p>

 

1. PKn Paradigma Baru

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) paradigma baru berfokus pada pengembangan kompetensi warga negara yang kritis, demokratis, dan berwawasan global. Pendekatan ini menekankan pada:

  • Pendidikan nilai dan moral: Membentuk sikap cinta tanah air dan toleransi.
  • Keterampilan berpikir kritis: Mengajarkan analisis terhadap isu sosial, politik, dan kebangsaan.
  • Pemberdayaan warga negara: Mengasah kemampuan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

  • Sebagai dasar negara:
    Pancasila menjadi pedoman hukum dalam penyelenggaraan negara. Semua peraturan dan kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
  • Sebagai ideologi negara:
    Pancasila menjadi pedoman moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mencerminkan kebersamaan dan pluralisme.

3. Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang fleksibel, dinamis, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai dasarnya. Contoh ideologi terbuka: Pancasila, karena dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan politik sambil mempertahankan nilai-nilainya.

4. Proklamasi

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah momen deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Proklamasi:

  • Merupakan pernyataan kedaulatan.
  • Menjadi dasar pembentukan negara Indonesia yang merdeka.

5. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

  • UUD 1945 (1945–1949): Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial.
  • Konstitusi RIS (1949–1950): Bentuk negara federal, sistem pemerintahan parlementer.
  • UUDS 1950 (1950–1959): Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan parlementer.
  • UUD 1945 (1959–sekarang): Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial.

6. Norma dan Contohnya

Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku masyarakat. Jenis-jenis norma:

  • Norma agama: Larangan mencuri menurut ajaran agama.
  • Norma kesusilaan: Tidak menghina orang lain.
  • Norma hukum: Dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP).
  • Norma kesopanan: Mengucapkan salam saat bertamu.

7. Perda dan Contohnya

Perda (Peraturan Daerah) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur urusan daerah.
Contoh:

  • Perda Nomor 2 Tahun 2021: Tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta.
  • Perda Nomor 4 Tahun 2020: Tentang penanggulangan COVID-19 di Jawa Timur.

8. Pemerintah dan Pemerintahan dari yang Terendah hingga Tertinggi

  • Pemerintah Desa/Kelurahan: Dipimpin oleh kepala desa/lurah.
  • Pemerintah Kecamatan: Dipimpin oleh camat.
  • Pemerintah Kabupaten/Kota: Dipimpin oleh bupati/wali kota.
  • Pemerintah Provinsi: Dipimpin oleh gubernur.
  • Pemerintah Pusat: Dipimpin oleh presiden.

9. Hak dan Kewajiban

  • Hak: Sesuatu yang didapatkan oleh individu, misalnya hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan.
  • Kewajiban: Sesuatu yang harus dilakukan, misalnya membayar pajak, mematuhi hukum.

10. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945

  • Hak:
    • Pasal 27: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
    • Pasal 28A–28J: Hak hidup, pendidikan, kesehatan, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum.
  • Kewajiban:
    • Pasal 27 ayat (3): Wajib membela negara.
    • Pasal 28J ayat (1): Menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

 


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

162

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

9

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena... 2. Makna UUD NRI... 3. Amandemen memiliki pengertian... 4. Amandemen terhadap UUD 1945 tidaklah dilakukan tanpa kesepakatan dasar mengenai batasan-batasan perundang-undangan. Yang termasuk batasan tersebut adalah... 5. Kewajiban pelajar terhadap UUD 1945 adalah... 6. Usaha yang paling tepat untuk dilakukan oleh setuap warga negara dalam menyebarkan perulaku positif terhadap UUD 1945 adalah... 7. Perwujudan sikap setia terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh para pendiri negara adalah 8. Sebutkan sistematika UUD 1945 saat ini! 9. Sebutkan dan jelaskan 2 sifat UUD 1945 10. Sebutkan dan tuliskan isi pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang A. Pendidikan B. Agama C. Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat 11. Dalam perjuangan bahasa indonesia pendiri bangsa memasukan tujuan bangsa indonesia. Dasarnegara dan cita-cita bangsa indonesia, dasar negara dan cita-cita bangsa indonesia yang termuat dalam... 12. Pancasila merupakan dasar negara indonesia, hal itu termuat dalam UUD negara indonesia tahun 1945 alinea ke... 13. Pembukaan UUD dasar NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakab satu kesatuan yang dibuat karena... 14. Tujuan bangsa indonesia adalah... 15. Aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu wilayah disebut... 16. UUD NRI 1945 merupakan bentuk peraturan tertinggi dan yang menjadi dasar dan sumber bagi perturang yang lebih rendah merupakan kedudukan UUD sebagai... 17. UUD NRI bersifat singkat artinya... 18. Melalui sidang MPR, telah melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak... 19. Amandemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tahun... 20. Dampak jika tidak ada UUD NRI ? Mohon tolong bantu dijawab ya

50

0.0

Jawaban terverifikasi