Warga negara yang akan mengajukan judicial review untuk menguji kesesuaian suatu peraturan daerah terhadap undang-undang, dapat mengajukan permohonan kepada.

Jawaban yang tepat adalah Mahkamah Agung. Secara umum, Judical Review telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“Amandemen III UUD 1945”). Yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum" Selain itu, judicial review atau uji materiil juga diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Amandemen III UUD 1945, yang berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" Dapat disimpulkan bahwa judicial review peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU menjadi wewenang Mahkamah Agung (“MA”). Berdasarkan uraian di atas, maka jawaban yang tepat adalah Mahkamah Agung.