Jihan A

10 Mei 2022 06:26

Iklan

Jihan A

10 Mei 2022 06:26

Pertanyaan

Urusan pemerintahan kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi .... A. urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan B. urusan agama, urusan dalam negeri, dan urusan pertahanan C. transportasi, komunikasi, dan urusan dalam negeri D. urusan dalam negeri, pertahanan; dan kesehatan E. urusan ketenagakerjaan industri, dan olahraga

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

18

:

48

:

45

Klaim

2

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

M. Beni

Mahasiswa/Alumni Universitas Muria Kudus

15 Mei 2022 10:32

Jawaban terverifikasi

Jawaban yang benar adalah A. Urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan. Pembahasan: Undang-Undang Kementerian Negara secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Simpulan: Urusan pemerintahan kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan.


Iklan

Steven M

20 Februari 2023 02:21

Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Lembaga pemerintah non-kemeterian bertanggung jawab kepada


Steven M

20 Februari 2023 02:21

Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Lembaga pemerintah non-kemeterian bertanggung jawab kepada


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

8

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

10

2.2

Lihat jawaban (3)