Upaya untuk menjada keutuhan NKRI memang sudah dilakukan bahkan sejak pemerintahan Soekarno. Namun pada akhirnya berbagai sengketa wilayah NKRI menunjukkan betapa lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia saat berhadapan negara lain. Kasus yang paling sering adalah sengketa perbatasandengan negara tetanga. Dalam pemerintahan Megawati, lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sengketa yang paling heboh saat itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, analislah kekurangan pemerintahan Indonesia saat itu dalam hal diplomasi luar negeri !

<p>Kekurangan diplomasi luar negeri Indonesia saat itu dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu:</p><ul><li><strong>Aspek persiapan</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia dinilai kurang mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi sengketa ini. Pemerintah Indonesia tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya atas pulau Sipadan dan Ligitan. Bukti-bukti yang dimiliki Indonesia hanya berupa peta-peta tua yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.</p><ul><li><strong>Aspek negosiasi</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia juga dinilai kurang mampu dalam melakukan negosiasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia sering kali mengalah dan membuat kompromi-kompromi yang merugikan Indonesia. Hal ini terlihat dari keputusan Indonesia untuk menerima tawaran arbitrase dari Mahkamah Internasional (ICJ).</p><ul><li><strong>Aspek dukungan internasional</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia juga kurang mampu dalam mendapatkan dukungan internasional untuk klaimnya atas pulau Sipadan dan Ligitan. Pemerintah Indonesia tidak berhasil meyakinkan negara-negara lain bahwa klaimnya atas pulau tersebut adalah sah.</p><p>Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekurangan diplomasi luar negeri Indonesia saat itu dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan adalah sebagai berikut:</p><ul><li><strong>Kurangnya persiapan</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi sengketa wilayah dengan negara lain. Pemerintah Indonesia perlu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya atas wilayah tersebut.</p><ul><li><strong>Kurangnya kemampuan dalam negosiasi</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan negosiasi dengan negara lain. Pemerintah Indonesia perlu belajar untuk tidak mengalah dan membuat kompromi-kompromi yang merugikan Indonesia.</p><ul><li><strong>Kurangnya dukungan internasional</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan bagi klaim wilayahnya. Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi yang lebih aktif dan meyakinkan negara-negara lain bahwa klaimnya atas wilayah tersebut adalah sah.</p><p>Kekurangan-kekurangan tersebut perlu diperbaiki agar diplomasi luar negeri Indonesia lebih kuat dan mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia.</p>