Anonim N

03 Desember 2023 13:49

Iklan

Iklan

Anonim N

03 Desember 2023 13:49

Pertanyaan

Upaya untuk menjada keutuhan NKRI memang sudah dilakukan bahkan sejak pemerintahan Soekarno. Namun pada akhirnya berbagai sengketa wilayah NKRI menunjukkan betapa lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia saat berhadapan negara lain. Kasus yang paling sering adalah sengketa perbatasandengan negara tetanga. Dalam pemerintahan Megawati, lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sengketa yang paling heboh saat itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, analislah kekurangan pemerintahan Indonesia saat itu dalam hal diplomasi luar negeri !


1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Erwin A

Community

04 Desember 2023 10:05

Jawaban terverifikasi

<p>Kekurangan diplomasi luar negeri Indonesia saat itu dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu:</p><ul><li><strong>Aspek persiapan</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia dinilai kurang mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi sengketa ini. Pemerintah Indonesia tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya atas pulau Sipadan dan Ligitan. Bukti-bukti yang dimiliki Indonesia hanya berupa peta-peta tua yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.</p><ul><li><strong>Aspek negosiasi</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia juga dinilai kurang mampu dalam melakukan negosiasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia sering kali mengalah dan membuat kompromi-kompromi yang merugikan Indonesia. Hal ini terlihat dari keputusan Indonesia untuk menerima tawaran arbitrase dari Mahkamah Internasional (ICJ).</p><ul><li><strong>Aspek dukungan internasional</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia juga kurang mampu dalam mendapatkan dukungan internasional untuk klaimnya atas pulau Sipadan dan Ligitan. Pemerintah Indonesia tidak berhasil meyakinkan negara-negara lain bahwa klaimnya atas pulau tersebut adalah sah.</p><p>Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekurangan diplomasi luar negeri Indonesia saat itu dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan adalah sebagai berikut:</p><ul><li><strong>Kurangnya persiapan</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi sengketa wilayah dengan negara lain. Pemerintah Indonesia perlu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya atas wilayah tersebut.</p><ul><li><strong>Kurangnya kemampuan dalam negosiasi</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan negosiasi dengan negara lain. Pemerintah Indonesia perlu belajar untuk tidak mengalah dan membuat kompromi-kompromi yang merugikan Indonesia.</p><ul><li><strong>Kurangnya dukungan internasional</strong></li></ul><p>Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan bagi klaim wilayahnya. Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi yang lebih aktif dan meyakinkan negara-negara lain bahwa klaimnya atas wilayah tersebut adalah sah.</p><p>Kekurangan-kekurangan tersebut perlu diperbaiki agar diplomasi luar negeri Indonesia lebih kuat dan mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia.</p>

Kekurangan diplomasi luar negeri Indonesia saat itu dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu:

  • Aspek persiapan

Pemerintah Indonesia dinilai kurang mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi sengketa ini. Pemerintah Indonesia tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya atas pulau Sipadan dan Ligitan. Bukti-bukti yang dimiliki Indonesia hanya berupa peta-peta tua yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

  • Aspek negosiasi

Pemerintah Indonesia juga dinilai kurang mampu dalam melakukan negosiasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia sering kali mengalah dan membuat kompromi-kompromi yang merugikan Indonesia. Hal ini terlihat dari keputusan Indonesia untuk menerima tawaran arbitrase dari Mahkamah Internasional (ICJ).

  • Aspek dukungan internasional

Pemerintah Indonesia juga kurang mampu dalam mendapatkan dukungan internasional untuk klaimnya atas pulau Sipadan dan Ligitan. Pemerintah Indonesia tidak berhasil meyakinkan negara-negara lain bahwa klaimnya atas pulau tersebut adalah sah.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekurangan diplomasi luar negeri Indonesia saat itu dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan adalah sebagai berikut:

  • Kurangnya persiapan

Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi sengketa wilayah dengan negara lain. Pemerintah Indonesia perlu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya atas wilayah tersebut.

  • Kurangnya kemampuan dalam negosiasi

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan negosiasi dengan negara lain. Pemerintah Indonesia perlu belajar untuk tidak mengalah dan membuat kompromi-kompromi yang merugikan Indonesia.

  • Kurangnya dukungan internasional

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan bagi klaim wilayahnya. Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi yang lebih aktif dan meyakinkan negara-negara lain bahwa klaimnya atas wilayah tersebut adalah sah.

Kekurangan-kekurangan tersebut perlu diperbaiki agar diplomasi luar negeri Indonesia lebih kuat dan mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia.


Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

07 April 2024 06:48

Jawaban terverifikasi

<p>Beberapa kekurangan dalam diplomasi luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati, terutama terkait dengan sengketa perbatasan dengan negara tetangga, antara lain:</p><p><strong>Koordinasi dan Konsistensi Diplomatik:</strong> Terdapat kelemahan dalam koordinasi dan konsistensi diplomatik antara berbagai lembaga terkait dalam menangani sengketa perbatasan. Hal ini dapat mengakibatkan pesan yang ambigu atau sikap yang bervariasi dari pemerintah Indonesia, yang dapat memperkuat posisi negara tetangga.</p><p><strong>Kapasitas Diplomatik:</strong> Indonesia mungkin menghadapi kekurangan dalam kapasitas diplomatiknya untuk menangani sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Kurangnya jumlah diplomat yang terlatih secara memadai atau kurangnya sumber daya diplomatik mungkin menghambat kemampuan Indonesia dalam mengadvokasi kepentingannya dengan efektif di tingkat internasional.</p><p><strong>Ketidakmampuan Mengelola Isu-isu Sensitif:</strong> Pemerintahan Indonesia mungkin tidak mampu mengelola isu-isu sensitif dengan bijaksana, yang dapat memperburuk hubungan dengan negara tetangga. Kurangnya kemampuan untuk memahami dan merespons kekhawatiran dan kepentingan negara tetangga dapat menyulitkan upaya diplomasi.</p><p><strong>Keterbatasan Strategi Diplomatik:</strong> Mungkin terjadi keterbatasan dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi diplomatik yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Kurangnya visi jangka panjang dan perencanaan strategis yang komprehensif dapat menghambat kemampuan Indonesia untuk mencapai solusi yang memuaskan dalam sengketa perbatasan.</p><p><strong>Keterbatasan Dukungan Internasional:</strong> Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan internasional yang memadai untuk posisinya dalam sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Kurangnya upaya diplomasi untuk memobilisasi dukungan dari negara-negara lain atau lembaga internasional dapat melemahkan posisi negosiasi Indonesia.</p>

Beberapa kekurangan dalam diplomasi luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati, terutama terkait dengan sengketa perbatasan dengan negara tetangga, antara lain:

Koordinasi dan Konsistensi Diplomatik: Terdapat kelemahan dalam koordinasi dan konsistensi diplomatik antara berbagai lembaga terkait dalam menangani sengketa perbatasan. Hal ini dapat mengakibatkan pesan yang ambigu atau sikap yang bervariasi dari pemerintah Indonesia, yang dapat memperkuat posisi negara tetangga.

Kapasitas Diplomatik: Indonesia mungkin menghadapi kekurangan dalam kapasitas diplomatiknya untuk menangani sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Kurangnya jumlah diplomat yang terlatih secara memadai atau kurangnya sumber daya diplomatik mungkin menghambat kemampuan Indonesia dalam mengadvokasi kepentingannya dengan efektif di tingkat internasional.

Ketidakmampuan Mengelola Isu-isu Sensitif: Pemerintahan Indonesia mungkin tidak mampu mengelola isu-isu sensitif dengan bijaksana, yang dapat memperburuk hubungan dengan negara tetangga. Kurangnya kemampuan untuk memahami dan merespons kekhawatiran dan kepentingan negara tetangga dapat menyulitkan upaya diplomasi.

Keterbatasan Strategi Diplomatik: Mungkin terjadi keterbatasan dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi diplomatik yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Kurangnya visi jangka panjang dan perencanaan strategis yang komprehensif dapat menghambat kemampuan Indonesia untuk mencapai solusi yang memuaskan dalam sengketa perbatasan.

Keterbatasan Dukungan Internasional: Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan internasional yang memadai untuk posisinya dalam sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Kurangnya upaya diplomasi untuk memobilisasi dukungan dari negara-negara lain atau lembaga internasional dapat melemahkan posisi negosiasi Indonesia.


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Pernyataan berikut ini yang bukan latar belakang dari Reformasi Gereja adalah .... a. menolak indulgensi b. penyimpangan-penyimpangan dalam tubuh gereja c. gereja menjadi pusat monopoli d. lebih merupakan reaksi langsung atas gerakan Protestanisme e. bertujuan menata kembali gereja sesuai dengan ajaran lnjil

1rb+

0.0

Jawaban terverifikasi