Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, perlu dipegang teguh prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), salah satunya yaitu menerapkan "Prinsip Penegakkan Hukum", prinsip ini mengandung makna sebagai berikut yaitu .. a. Mewujudkan adanya hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, penegakkan Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat b. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan rakyat c. Adanya keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah d. Lembaga-lembaga negara dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan e. Segala keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui kesepakatan

<p><strong>Jawaban:</strong> a. Mewujudkan adanya hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:&nbsp;</strong></p><p>Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) diwujudkan dengan ditandai <strong>adanya pemerintahan yang demokratis</strong>. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dari rakyat dan kontrol sepenuhnya berada di tangan rakyat.</p><p><strong>Prinsip-prinsip dari </strong><i><strong>Good Governance</strong></i><strong> yang dikemukakan oleh UN </strong><i><strong>Development Programme</strong></i><strong> (UNDP) adalah:</strong></p><ol><li><strong>Partisipasi (</strong><i><strong>participation</strong></i><strong>)</strong>, artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan.</li><li><strong>Ketanggapan atas kebutuhan </strong><i><strong>stakeholder</strong></i><strong> (</strong><i><strong>responsiveness</strong></i><strong>)</strong> dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li><strong>Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan diantara masyarakat</strong>, agar terciptanya konsensus bersama.</li><li><strong>Akuntabilitas (</strong><i><strong>accountability</strong></i><strong>)</strong>, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif.</li><li><strong>Transparansi (</strong><i><strong>transparency</strong></i><strong>)</strong>, yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.</li><li><strong>Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum</strong>. Artinya pada aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menggunakan Prinsip Penegakkan Hukum yaitu, mewujudkan adanya hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, penegakkan Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat.</li><li><strong>Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang</strong> untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.</li><li><strong>Kesetaraan dan kewajaran (</strong><i><strong>fairness</strong></i><strong>)</strong>, yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, "Prinsip Penegakkan Hukum" mengandung makna sebagai berikut yaitu a. Mewujudkan adanya hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat.</u></strong></p>