Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu

Halo Endi, terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Berikut ini penjelasannya. Pertimbangan UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah: Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut: 1. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. 4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. 6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan. 8. umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi. Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas. Semoga membantu.